Inspektorat dan Pemprov Belum Temukan Dugaan Pelanggaran di Tambang Banyuwangi

Faiq Azmi - detikNews
Senin, 02 Mar 2020 18:06 WIB
Tim Inspektorat dan Pengawas Pemprov Jatim Belum Temukan Dugaan Pelanggaran di Tambang Pitu Banyuwangi
Foto: Faiq Azmi
Surabaya -

Pemprov Jatim resmi menurunkan tim pengawas dan inspektorat ke lokasi tambang emas PT BSI dan PT DSI di Banyuwangi. Hingga Senin (2/3/2020), tim inspektorat yang bekerja di lapangan belum menemukan bentuk pelanggaran.

"Inspektorat tambang bersama pengawas tambang kita dari ESDM sudah ke PT BSI dan DSI di Tumpang Pitu. Sampai hari ini yang IUPOP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) menunjukkan kalau hasil penelitian belum ada masalah sampai hari ini," kata Kepala Dinas ESDM Jatim Setiajit kepada detikcom di Surabaya, Senin (2/3/2020).

Beberapa aduan warga yang melakukan aksi di Kantor Gubernur Jatim beberapa waktu lalu menunjukkan pelanggaran PT BSI berupa pengerusakan lingkungan, hingga sampai saat ini belum ditemui di lapangan oleh tim inspektorat.

"Ada laporan merusak lingkungan. Padahal yang mengeluarkan Amdal ialah pihak KLHK dengan pemkab setempat. Laporan dari KLHK juga PT tersebut salah satu terbaik karena tidak ditemukan pelanggaran," jelasnya.

Ia mencontohkan seperti tangkapan nelayan di laut yang disebut pendemo terganggu. Padahal dari temuan tim inspektorat, wilayah tambang tersebut tidak menganggu laut dan ekosistemnya.

"Kalau konteks pencemaran seharusnya ada ikan mati massal mengambang, tidak bertelur dan lainnya. Buktinya tidak ada. Yang kita takutkan ada nelayan yang menggunakan cara ilegal dengan merkuri dan lain-lainnya. Ini yang kita minta dari warga sekitar untuk diawasi baik mereka yang pro atau kontra," bebernya.

Soal pengrusakan tempat evakuasi bencana, hal tersebut juga tidak terbukti. Apalagi, tempat evakuasi bencana merupakan titik yang dibangun PT BSI dan DSI untuk masyarakat.

"Tidak mungkin tempat evakuasi dieksploitasi. Bahkan saham di sana menunjukkan hampir Rp 1,48 triliun milik Pemkab (Banyuwangi). Lah dari sana kan terlihat keuntungan pajak juga dinikmati untuk rakyat," katanya.

Adanya anggapan bahwa jarak proyek pertambangan tersebut berdekatan dengan laut, Setiajit membantah hal tersebut. Pemprov Jatim tidak pernah memberi izin pertambangan di zona 0-12 mil dari laut.

Selain itu, Pemprov Jatim berencana akan memberi batasan jarak antara permukiman dengan rencana pengembangan PT BSI dan PT DSI.

"Permukiman tidak ada yg dilanggar, tetapi kalau semisal jarak permukiman dengan rencana eksploitasi itu terasa dekat, bisa saja kita lebih dijauhkan. Memang rencananya pemprov itu," ujarnya.

Setiajit memastikan pihak Pemprov Jatim akan menjembatani dua demonstran baik yang pro maupun kontra. Selain itu, pihaknya akan mengawal secara ketat segala kegiatan yang ada di PT BSI.

"Bukan berarti ditutup tapi kita kawal ketat. Akan cek secara rutin dan insidentil. Dimana rutin setiap bulan kita cek RKP, sementara insidentil kita akan sesuaikan keinginan warga setempat. Itu perkembangan terakhirnya dari sana," jelasnya.

Senior Manager Corporate Communications PT Merdeka Copper Gold Tbk, Tom Malik mengatakan BSI sangat terbuka untuk berdialog dengan semua pihak yang berkepentingan.

"Sejak penghadangan terhadap geolistrik di Lompongan dan sekitarnya, yang mulai dilakukan kelompok anti tambang didukung Walhi Jatim pada November 2019, BSI selalu mengupayakan musyawarah. Perusahaan telah mengirim undangan kepada Walhi untuk menyampaikan claim mereka namun tidak mendapat tanggapan. Bahkan sekalipun kelompok penolak tambang memprovokasi, dari penghinaan dan caci maki hingga kekerasan fisik terhadap pekerja BSI, perusahaan memilih penyelesaian yang mengedepankan dialog, musyawarah, atau apabila terpaksa penegakan hukum melalui aparat yang berwenang dan berwajib," tandasnya.

(fat/fat)