Pemprov Jatim menyetujui raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengaku belum mengetahui nominalnya.
"Perda ini belum ditentukan nilai-nilainya, baru bersifat umum. Nanti setelah disahkan kita akan menyusun Pergub bersama eksekutif. Lah dari situ nanti muncul nilai dan bagaimana kemampuan eksekutif tentu banyak pertimbangannya," kata Kusnadi saat ditemui usai menerima kunjungan BPS Jatim di Surabaya, Kamis (27/2/2020) sore.
Kusnadi menyampaikan, untuk saat ini, perda tersebut belum memunculkan angka Rupiah. Perda itu baru berisi hal-hal umum seperti hak apa saja yang akan diperoleh anggota DPRD Jatim.
"Kan baru umum toh, Rupiahnya akan ditentukan di Pergub. Di Pergub nanti itu lebih spesifik kita bicara ke eksekutif berapa nilainya," terangnya.
Menurut Kusnadi, perubahan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim sudah sesuai norma dan aturan. Untuk persentasinya tidak akan melebih inflasi.
Tonton juga KPK Geledah Rumah Adik Ipar Nurhadi di Surabaya :
