Komisi IV DPR RI Pantau Perkembangan Tambang Emas Banyuwangi

Ardian Fanani - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 12:35 WIB
Komisi IV DPR RI Kunjungi Banyuwangi
Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi -

Komisi IV DPR RI mengunjungi Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. Mereka datang untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat setelah ada perusahaan tambang emas di Gunung Tumpangpitu.

Rombongan wakil rakyat menemui masyarakat nelayan di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Kamis (20/2/2020). Tatap muka dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI tersebut dilakukan terhadap seluruh masyarakat setempat. Baik kelompok nelayan kontra yang berada di tenda tolak tambang di lingkungan Lompongan, Pancer, maupun kalangan warga netral maupun pro, diaula Kecamatan Pesanggaran.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hadi Hasan Aminudin menyambut baik adanya investasi PT Bumi Suksesindo (PT BSI). Terlebih operator tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, tersebut adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Saya secara pribadi bangga, karena PT BSI investasi warga Indonesia. Kalau orang Indonesia berinvestasi dibumi sendiri pasti akan memulyakaan pekerjaanya, pasti akan banyak sedekah dan zakat, saya jamin, itulah manfaatnya," ujarnya kepada wartawan.

Hasan Aminudin yang juga Ketua rombongan mengaku mendengar adanya perbedaan pemahaman masyarakat tentang keberadaan PT BSI. Termasuk keinginan warga akan adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perbaikan infrastuktur jalan, sarana kesehatan, pendidikan dan sarana air bersih.

"Kita lihat perusahaan sudah melaksanakan, wajar lah kalau ada tahapan," ungkap politisi Nasdem ini.

Tak hanya itu, Hasan meminta Pemprov Jatim dan Pemkab Banyuwangi, untuk selalu menjalin silaturahmi serta komunikasi intens dengan masyarakat. Mengingat dari informasi akar rumput, disinyalir ada campur tangan pihak luar dibelakang gerakan tolak tambang emas.

"Saya sudah banyak berjumpa dengan masyarakat, dengan perjalanan waktu saya bergelut dipolitik, saya tahu mana aspirasi yang murni mewakili rakyat atau menunggagi masyarakat," cetusnya.

Turut bersama Hasan Aminudin, 13 anggota dewan dari Komisi IV DPR RI, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Hardwinarto, dua Direktur PT BSI, Boyke Abidin dan Cahyo Seto beserta jajaran manajemen. Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Banyuwangi.

Sementara Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Hardwinarto, bercerita kepada masyarakat nelayan Pancer tentang panjangnya proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Berkaca hal tersebut, dia sangat menyayangkan jika masyarakat tidak menghargai usaha tersebut.

"Terjadi perbedaan itu biasa, mari segera diselesaikan dengan baik," katanya.

Sumail Abdullah, angota Komisi IV DPR RI sekaligus putra daerah Banyuwangi, juga mengajak seluruh masyarakat Dusun Pancer, untuk kembali guyub rukun seperti dahulu. Dia juga meminta warga untuk tidak mudah dikompori oleh pihak tak beratanggung jawab.

"Mari kita pahami bahwa tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan, untuk masyarakat. Kita akan dalami permasalahan ini di Komisi, kita akan duduk bersama untuk mengambil solusi terbaik," cetus Sumail.

Direktur PT BSI, Boyke Abidin, dalam sambutanya berharap seluruh elemen masyarakat untuk selalu jujur dan terbuka. Semua penting dilakukan guna membangun sinergitas untuk kemajuan bersama. Sekaligus sebagai upaya bersama membendung adanya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan tertentu.

"Mari kita saling jujur bersama, kita juga selalu jujur, kita terbuka, masyarakat bisa melihat langsung penambangan kami, karena kami ingin semua saling terbuka," katanya.

Di sini, Boyke juga menyampaikan kegembiaraanya telah diperkenankan bertemu dan berdiskusi langsung dengan kelompok masyarakat kontra.

"Ini hari yang sangat istimewa bagi saya," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, warga Dusun Pancer, dari kalangan netral dan pro PT BSI juga menyerahkan surat klarifikasi serta aduan mereka kepada Komnas HAM, kepada Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs Hadi Hasan Aminudin M Si. Termasuk pada wakil rakyat asal Bumi Blambangan, Sumail Abdullah.

(fat/fat)