Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergitas dalam sebuah orkestrasi di antara organisasi OPD di lingkup Pemprov Jatim. Menurut Khofifah, orkestrasi ini penting untuk bisa mereduksi adanya ego OPD.
"Apel ini merupakan media kita bisa saling berinteraksi dengan seluruh staf dan kepala OPD, di mana harapannya lewat konsolidasi ini akan tercipta sinergitas yang makin baik dalam membangun orkestrasi Pemprov Jatim," ucap Khofifah usai memimpin Apel Pagi di Kantor Guberur Jatim Senin (17/2/2020).
Khofifah menjelaskan pertemuan secara kualitatif melalui apel, setiap tanggal 17 ini akan bisa meningkatkan keseiringan dalam berinteraksi. Utamanya, dalam merespon adanya Perpres No. 80/2019 sebagai bentuk sebuah reward masyarakat Jatim di bawah koordinasi Pemprov Jatim.
Dimana, dalam lampiran Perpres tersebut terdapat 218 proyek strategis nasional, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 294 Triliun.
"Saya harapkan segala hal terkait Perpres No. 80/2019 bisa sampai ke semua lini di lingkup Pemprov Jatim, dimana ada 218 mandat proyek yang sangat strategis. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan bergandengan tangan di semua lini," jelasnya.
Khofifah menjelaskan, salah satu proyek strategis nasional tersebut yaitu pembangunan kawasan wisata Bromo Tengger Semeru (BTS). Koordinasinya tidak cukup hanya dengan Kementerian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata daerah, tapi juga harus dengan kepala daerah.
Selain itu, juga dibutuhkan koordinasi dengan perhubungan baik di lingkup dinas hingga ke kementrian.
"Betapa sinergitas dalam orkestrasi itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini. Misalnya dalam pembangunan proyek BTS tidak ada Disbudpar, tapi juga sinergi para bupati di wilayah BTW, serta para tokoh adat, tokoh budaya untuk mempertahan kearifan lokal," jelasnya.
Selain itu, Khofifah meminta, kepada seluruh pimpinan OPD khususnya yang mengurusi bidang perizinan untuk mengecek seluruh proses perijinan yang ada. Utamanya, untuk menindaklanjuti salah satu dari 5 program prioritas Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin yaitu penyederhanaan regulasi.
Untuk itu, jika terdapat proses perizinan yang macet atau lama maka supaya dicek bagian mana yang memperlama. Dan jika diperlukan, bisa menyiapkan tim untuk bisa memberikan konsultasi titik-titik mana yang harus dilengkapi persyaratan dan kualifikasinya.
"Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD untuk mengecek bagian perizinan yang mampet, tolong dilhat apakah penyebabnya. Sehingga, ketika ada mampetnya dalam proses investasi dan perijinan maka sudah terdapat solusi yang sudah disiapkan," pungkasnya.
Simak Video "Warga Jatim Pulang dari Natuna, Khofifah: Lingkungan Jangan Waswas"
