.webp)
"Saya apresiasi terutama saat mereka meletakkan kebijakan pembangunan dengan berfokus pada milenial. Saya rasa itu yang paling bagus," ucap Suko Widodo, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (12/2/2020).
Suko mengatakan penguatan SDM di sektor milenial dibuktikan dengan adanya Milenial Job Center (MJC). Apalagi, MJC sudah berbasis digitalisasi.
"Bagus, pemberian ruang kepada anak muda, saya rasa ini yang paling anyar di era pemerintahan Jatim," katanya.
Selain itu, di sektor internal Pemprov Jatim, digitalisasi juga mulai dibangun. Suko mencontohkan seperti mengembangkan big data guna memodernkan kebijakan.
"Bisa mengikuti perkembangan zaman itu suatu langkah taktis. Bu Khofifah berani ambil jalan lompatan digitalisasi, baik di dalam internal maupun di publik," jelasnya.
Suko menilai spirit pembaruan yang diusung Khofifah-Emil di Pemprov Jatim sangat bagus. Untuk penyesuaian, sejauh ini berjalan baik.
Di sektor ekonomi, Suko mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2019 mencapai 5,52 persen. Naik tipis 0,02 persen dari tahun 2018.
"Saya rasa angka tersebut baik, sudah di atas rata-rata nasional. Di tingkat nasional cenderung stagnan 5,02 persen, Jatim sudah di atasnya," jelasnya.
Di sektor pendidikan, Suko melihat ada sejarah baru di Jatim yakni program double track. Menurutnya, revolusi di duia pendidikan Indonesia sudah dilakukan Jatim.
"Program itu jawaban dari revolusi, saat Mendikbud (Nadiem Makarin) mengajak untuk tidak teoritik, Jatim sudah membuat kebijakan penting," ucapnya.
Terkait kepuasan warga Jatim, Suko menilai, tahun 2019 merupakan tahun politik. Di Jatim terbukti harmoni dimana tidak ada konflik antar buruh, hingga antar masyarakat.
"Model pendekatan Bu Khofifah melibatkan semua lini itu bagus. Public involment menjadi cara mereka membangun Jatim dengan nguwongno uwong (mengorangkan orang)," ujarnya.
Namun, Suko tetap memberi catatan kepada Khofifah-Emil agar kinerja mereka lebih bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
"Para aparatur negara harus lebih banyak mendengar suara masyarakat. Kurangi kegiatan selebrasi seperti upacara, lebih melakukan tindakan nyata di lapangan," pungkas Suko. (iwd/iwd)
