.webp)
"Karena kami empat tahun moratorium, pertahun pensiun sekitar 800-an. Jadi sekian ribu pegawai juga empat tahun itu tidak ada tambahnya. Itu dari sisi kebutuhan kurang, cuman kita harus realistis juga," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya Mia Santi Dewi di Gelanggang Olahraga, Rabu (12/2/2020).
Mia menjelaskan semisal kemampuan negara hanya mampu merekrut sekian puluh ribu kemudian dibagi, seperti kementerian dan provinsi. Maka, Pemkot pun mengajukan yang diprioritaskan.
"Meskipun kalau dihitung secara ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) sih ada penghitungan formasi, ya kami banyak (kurangnya)," jelasnya.
Meski tak menyebutkan jumlah dari harapan PNS Pemkot Surabaya, Mia mengatakan perlu melihat dulu yang diprioritaskan.
Berapa pun itu, Mia berharap semua kebutuhan tenaga terpenuhi. Tapi ia merasa hal itu tidak mungkin, karena melihat kemampuan negara dan Surabaya.
"Dihitung dulu kebutuhan kami berapa sekarang, terisi berapa. Sekarang kan ngomong jabatan juga, pendidikan, nggak bisa banyak," ujarnya.
Kekurangan PNS di Pemkot Surabaya ada di bidang tenaga pendidikan, kesehatan, teknis, infrastruktur hingga sarpras.
Selama tes CPNS dibuka, Mia mengatakan semua berjalan dengan lancar. Dari peserta yang mengikuti, ada empat orang difabel dan banyak ibu hamil yang diprioritaskan.
"Kebetulan tidak ada yang tuna netra, hanya fisik. Bisa jalan semua. Ibu hamil banyak, kalau ibu hamil biasanya saya dahulukan, secara antrean, titip tas sampai jalurnya ada sendiri, dapat prioritas," pungkas Mia. (iwd/iwd)
