"Kewirausahaan menjadi salah satu jalan mewujudkan kesejahteraan bersama, yang itu merupakan tujuan bernegara. Jadi jangan ragu, ayo berwirarusaha," ujar Mufti Anam saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Probolinggo, Minggu (9/2/2020).
Mufti mengatakan, Indonesia memiliki empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara. UUD 1945 adalah konstitusi negara. NKRI sebagai bentuk negara. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara.
"Kita harus membumikan dan mengoperasikan pilar-pilar kebangsaan tersebut. Salah satunya lewat kewirausahaan. Tapi bukan sekadar kewirausahaan, melainkan kewirausahaan berjiwa Pancasila, berjiwa kerakyatan," papar Mufti, yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim.
Mufti menjelaskan, dengan membangun kewirausahaan kerakyatan, maka bisa mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
"Kami diperintah Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani untuk mengartikulasikan politik ke dalam keseharian. Karena kerja politik bukan hanya berlangsung saat pemilu, kerja politik bukan cuma kekuasaan. Maka salah satu wujud kerja politik itu adalah menggelorakan semangat kewirausahaan kerakyatan untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan," jelas Mufti.
Untuk menyemangati warga agar mau berwirausaha, Mufti Anam menggelar Lomba Wirausaha Kerakyatan. Hal itu diawali dengan sejumlah pelatihan usaha, mulai dari olahan pangan, konveksi, batik, perbengkelan, olahan minuman, hingga pengelasan.
"Setelah pelatihan yang akan diikuti ratusan warga tersebut, semuanya harus memulai bisnis. Pelatihan kewirausahaan jangan berhenti jadi kertas materi seminar saja. Harus berwujud konkrit jadi bisnis. Maka saya gelar lomba wirausaha kerakyatan," ujarnya.
"Pemenangnya akan diberikan hadiah modal kerja, mentoring bisnis, serta bantuan pemasaran termasuk kita perjuangkan bisa pameran di luar negeri," imbuh Mufti Anam.
Dalam kesempatan tersebut, Mufti juga memaparkan hasil keberpihakan partainya untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diwujudkan lewat kebijakan Presiden Joko Widodo dalam program kredit usaha rakyat (KUR).
"Pada 2020, Pak Jokowi menurunkan bunga KUR jadi 6% per tahun dengan target penyaluran Rp190 triliun, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun. Limit KUR Mikro juga dinaikkan dari sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Sehingga ada ruang lebih besar bagi UMKM untuk melakukan ekspansi," paparnya. (bdh/fat)