Surat Edaran RW Viral, Ketua DPRD Surabaya Singgung Wewenang Lurah

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Rabu, 22 Jan 2020 14:29 WIB
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono (Foto: dok. Istimewa)
Surabaya -

Para lurah di Kota Surabaya hendaknya mengawasi pungutan yang dikenakan terhadap warga melalui peraturan RT dan RW. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono.

Menurutnya, pengawasan dilakukan agar tidak terjadi ketelanjuran seperti kasus peraturan RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri. Aturan tersebut memberlakukan pungutan berbeda terhadap warga nonpribumi.

Kewenangan para lurah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4/2017 tentang Pedoman Pembentukan RT, RW dan LPMK. Pada Pasal 30 ayat 2 diatur pelaksanaan pungutan terhadap masyarakat oleh RT dan RW yang berlaku setelah terlebih dahulu mendapatkan evaluasi dari lurah.


Adi menambahkan peraturan pungutan yang mencantumkan kata 'nonpribumi' di RW 03 Bangkingan semestinya tidak perlu terjadi jika Lurah Bangkingan menyadari secara menyeluruh Perda 4/2017. Kemudian lurah menggunakan kewenangannya untuk mengawasi pungutan terhadap masyarakat oleh RT dan RW sebelum peraturan diberlakukan pada masyarakat.

"Para lurah sepatutnya membaca secara utuh Perda 4/2017, kalimat per kalimat, dan memahami secara menyeluruh konteks peraturan itu," kata Adi seperti dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (22/1/2020).

"Saat masih berupa raperda dan dalam pembahasan di DPRD, kebetulan saat itu saya anggota Panitia Khusus, pihak Pemerintah Kota Surabaya mengusulkan kewenangan lurah melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan iuran warga oleh RT dan RW. Setelah melalui diskusi mendalam, akhirnya DPRD Kota Surabaya menyetujui usulan Pemkot tersebut," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2