8 Desa di Pacitan Ini Masih Fakir Sinyal

Purwo S - detikNews
Kamis, 16 Jan 2020 19:59 WIB
Foto: Purwo Sumodiharjo
Foto: Purwo Sumodiharjo
Pacitan - Ketersediaan sinyal telekomunikasi berkait erat dengan percepatan pembangunan. Tak terkecuali di pedesaan. Ini karena dinamika zaman menuntut kecepatan, baik dalam hal laporan maupun diseminasi informasi.

Hal itu mengemuka saat kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), A Halim Iskandar ke Pacitan, Kamis (16/1/2020). Halim menilai pentingnya percepatan pembangunan sarana telekomunikasi hingga pelosok desa.

"Di sini masih ada berapa desa yang belum terjangkau sinyal (telepon seluler)?" tanya menteri kepada ratusan kades di Balai Desa Sirnoboyo.

Serentak beberapa kepala desa mengacungkan tangan. Setelah dihitung ada 8 desa di Kabupaten Pacitan yang belum terjangkau layanan komunikasi seluler. Kalaupun ada sinyal, dayanya relatif kecil dan tidak merata.


Halim pun berjanji membantu mengomunikasikan hal tersebut dengan kementerian lain maupun dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. Bahkan dia berharap pertengahan tahun ini persoalan tersebut dapat teratasi.

"Selama ini kita ada kerjasama dengan Menkominfo dan Telkom," tandasnya seraya menjelaskan 8 desa yang belum terlayani sinyal telekomunikasi memang menjadi prioritas.

Menteri menjelaskan, pemerintah memang berkomitmen melakukan percepatan pembangunan desa. Satu di antaranya dengan terus menambah besaran Dana Desa. Ini sesuai dengan tagline 'Membangun Indonesia dari Pinggiran'.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Yudi Sumbogo melaporkan kondisi daerah berjuluk 'Bumi 1001 Gua'. Dari total 116 desa dan 5 kelurahan, masih ada 6 desa masuk kategori tertinggal. Wabup berharap pemerintah pusat membantu mengentaskan desa-desa tersebut.


"Pembinaan serta penguatan penganggaran dari (pemerintah) pusat masih sangat diharapkan sekali," ucap Yudi Sumbogo dalam sambutannya.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri PDTT menyatakan segera menindaklanjutinya. Keenam desa dimaksud diharapkan dapat melepas status tertinggal sebelum akhir tahun 2020. Pemerintah, lanjut Halim, akan memberikan bantuan fasilitasi dan advokasi.

"Kami ingin ada percepatan. 2020 harus selesai," tandasnya. (iwd/iwd)