Gercep Gubernur Khofifah Gandeng Kementerian Realisasi Perpres 80/2019

Hilda Meilisa - detikNews
Kamis, 16 Jan 2020 18:47 WIB
Foto: Istimewa
Foto: Istimewa
Surabaya - Gubernur Khofifah Indar Parawansa melakukan gerak cepat (gercep) dalam merealisasikan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Salah satunya dengan menggandeng sejumlah kementerian.

Sebelumnya, Perpres 80/2019 ini membahas Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Jawa Timur. Misalnya kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru (BTS), Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Sejumlah Kementerian yang disambangi Khofifah diantaranya, Kementerian BUMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam rombongan ini ada pula Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Sekretaris Daerah Heru Tjahjono, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Di Bappenas, rombongan Khofifah diterima Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kunjungan ke Bappenas dilakukan unrmtuk memastikan 218 proyek yang tercantum dalam Perpres 80/2019, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020.


"Alhamdulillah, semua terkonfirmasi masuk kedalam RPJMN lima tahun ke depan. Secara keseluruhan semua sudah klop. Setelah ini akan kita pastikan seluruh proyek tersebut juga masuk dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021," kata Khofifah di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Pertemuan dengan Kepala Bappenas ini juga membahas rencana pembangunan Pelabuhan di Probolinggo. Khofifah menyebut pertemuan ini juga membahas peluang pembiayaan proyek melalui skema obligasi daerah. Skema tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.

Sementara saat di Kementerian Koordinator Perekonomian, rombongan Khofifah diterima Menko Airlangga Hartanto beserta sejumlah Deputi. Di hadapan Airlangga, Khofifah memaparkan apa saja rencana yang tengah dipersiapkan Jatim dalam percepatan pembangunan kawasan.

Salah satunya pembangunan sarana transportasi publik berupa light rail transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) di Kawasan Gerbang Kartasusila. Khofifah mengatakan kebutuhan moda transportasi terpadu di kawasan tersebut sangat tinggi. Terlebih, Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang terbesar APBN kedua setelah Jakarta.

"Mayoritas perputaran ekonomi masyarakat ada di wilayah-wilayah tersebut. Posisi Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya - Sidoarjo-Lamongan ini tidak ubahnya seperti posisi Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Karawang di Jakarta. Jadi keberadaan LRT/MRT sangat dibutuhkan," imbuhnya.

Khofifah berharap jaringan transportasi publik di wilayah Gerbang Kertasusila dapat secepatnya terealisasi guna mengantisipasi kepadatan akibat bertambahnya jumlah penduduk di wilayah-wilayah tersebut.

Airlangga Hartanto pun meminta Pemprov Jatim membuat daftar prioritas, juga melakukan update mulai dari progress, komitmen hingga inventarisir kebutuhan. Kemenko Perekonomian berjanji akan terjun langsung dalam realisasi Perpres 80 Tahun 2019.


Sementara itu, saat melawat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)), Rombongan Khofifah bertemu langsung Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Khofifah meminta dukungan BKPM untuk ikut memasarkan proyek-proyek infrastruktur di Jatim kepada investor luar negeri.

Selain itu, Khofifah mengisahkan dirinya tengah menyusun detail proyek yang akan ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Tidak hanya nilai proyek, sumber pendanaan, prospek investasi, estimasi margin, namun juga detail hingga ketersediaan tanah dan statusnya seperti apa. Data lengkap inilah yang nantinya akan ditawarkan kepada investor," imbuhnya.

Selain dukungan berupa promosi, Khofifah juga mengharapkan adanya Liaison Officer (LO) atau penghubung BKPM yang ditunjuk khusus untuk Jawa Timur. Penunjukan LO tersebut diharapkan bisa memberikan masukan-masukan perihal proyek strategis yang memiliki daya tarik lebih bagi investor.

Kepala BKPM Bahlil mengatakan dirinya siap menjadi marketer bagi Jawa Timur dihadapan para investor asing. Menurutnya, apa yang direncanakan Pemprov Jatim sangat layak didukung penuh karena membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di Jatim.

"Saya janji akan bantu penuh Jawa Timur. Termasuk pemetaan regulasi kementerian apa saja yang menghambat masuknya investasi di Jawa Timur," pungkasnya. (hil/iwd)