Demo Tolak Omnibus Law di Surabaya: Ramah Investor Tapi Miskinkan Buruh

Amir Baihaqi - detikNews
Senin, 13 Jan 2020 18:11 WIB
Elemen buruh dan mahasiswa menolak omnibus law (Foto: Amir Baihaqi)
Elemen buruh dan mahasiswa menolak omnibus law (Foto: Amir Baihaqi)
Surabaya - Ratusan orang dari elemen buruh dan mahasiswa yang menamakan diri Komite Bersama Rakyat (Kobar) Surabaya menggelar aksi penolakan omnibus law di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka menolak karena omnibus law hanya akan ramah terhadap investor tapi memiskinkan buruh.

Pantauan di Gedung Negara Grahadi, massa dikawal ketat oleh polisi saat menggelar orasi, yel-yel, dan bernyanyi. Massa juga membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap omnibus law.

Koordinator aksi Andi Kristianto mengatakan aksi yang dilakukan merupakan bagian dari aksi awal yang juga dilakukan serentak di sejumlah kota lainnya. Aksi itu satu suara menolak kebijakan dari pemerintah Jokowi.

"Jadi hari ini kami punya agenda awal yang juga merupakan bagian dari aksi-aksi di Jakarta dan sekitarnya menolak satu kebijakan dari pemerintah Jokowi yang akan menerapkan kebijakan anti terhadap gerakan rakyat," kata Andi kepada detikcom, Senin (13/1/2020).


Andi menambahkan judul kebijakan omnibus law sekilas memang tampak bagus. Namum kebijakan pemerintah Jokowi itu hanya akan menambah daftar kemiskinan rakyat melalui tiga paket yang akan disiapkan.

"Gagasan omnibus law justru akan memiskinkan rakyat Indonesia dan tentu yang akan diuntungkan adalah investor. Karena dalam rencana itu ada tiga paket. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan, UU UMKM," tegasnya.

"Judulnya memang bagus tapi dalam praktiknya justru memiskinkan rakyat menengah ke bawah. Justru akan terjadi penumpukan keuntungan yang hanya akan dinikmati beberapa segelintir orang saja," lanjut Andi.

Kemiskinan itu, terang Andi, karena di sejumlah rencana undang-undang akan menghilangkan undang-undang yang sudah ada. Jika sudah dihilangkan, maka hak-hak buruh atau tenaga kerja akan diabaikan dan dikhawatirkan terjadi ketidakadilan terhadap buruh.


"Poin undang-undang yang berpotensi memiskinkan ya itu menghilangkan UU yang sudah ada. Misalkan UU tenaga kerja akan diabaikan, misalkan lagi pesangon buruh akan dikurangi, kontrak akan diperbanyak terus upah juga akan dibayar per jam dan sebagainya," terangnya.

Dikatakan Andi, rancangan undang-undang omnibus law sendiri rencananya akan digodok ke DPR RI pada bulan Maret mendatang. Untuk massa buruh dan mahasiswa sudah mempersiapkan aksi-aksi lanjutan untuk menolak kebijakan omnibus law.

"Bulan Maret akan digodok di DPR dan kami akan persiapkan aksi-aksi penolakan itu. Ya tentu karena aksi ini merupakan bagian dari rangkaian aksi-aksi nasional lainnya. Dan ini merupakan awal saja," pungkasnya.


Tonton juga Demo Buruh Tolak Omnibus Law Bubar, Lalin Depan DPR Lancar :

[Gambas:Video 20detik]

(iwd/iwd)