Khofifah Sebut Tanggul Jadi Solusi Atasi Banjir Luapan Kali Lamong

Gresik - Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut pembuatan tanggul bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengatasi banjir luapan Kali Lamong. Hal ini bisa menjadi solusi jangka panjang.

Menurut Khofifah, pembangunan tanggul di hulu Kali Lamong membuat daya tampung airnya semakin besar, sehingga efeknya ke beberapa daerah terdampak, seperti di Mojokerto, Gresik, hingga Lamongan bisa dikurangi.

"Ketika intensitas hujan tinggi di Kali Lamong sekitar 2 jam saja, air akan meluap ke beberapa daerah lainnya. Karena itu, harus ada solusi strategis jangka panjang, salah satunya membuat tanggul di Kali Lamong," kata Khofifah saat meninjau langsung wilayah terdampak banjir luapan Kali Lamong di Mojokerto dan Gresik pada Rabu (8/1/2020).

Daerah pertama yang ditinjau Khofifah adalah Desa Banyulegi, Dawarblandong, Mojokerto. Kemudian dilanjutkan peninjauan ke Desa Guranganyar, Cerme, Gresik.

Menurut Khofifah, pembuatan tanggul di Kali Lamong akan lebih efektif dibandingkan dengan melakukan pengerukan. Terlebih, sedimentasi di area Kali Lamong relatif cepat.

Baca juga: Banjir Kembali Rendam Benjeng Gresik, Polisi dan TNI Beri Bantuan

Jika hanya dilakukan pengerukan, dalam waktu sekitar 5 tahun lagi mungkin harus dilakukan pengerukan ulang.

"Kalau hanya dengan pengerukan, untuk Kali Lamong mungkin sedimentasinya akan relatif cepat sehingga harus dikeruk lagi. Terlebih, area yang harus dikeruk di Kali Lamong juga lumayan panjang," paparnya.

Khofifah menambahkan pihaknya telah mengkomunikasikan pembuatan tanggul Kali Lamong kepada Menteri PUPR dan Pemkab Gresik. Bahkan, pada Perpres No 80 Tahun 2019 pembangunan tanggul juga telah masuk dalam rencana prioritas, salah satunya tanggul Kali Lamong.

Selain itu, pada lampiran Perpres telah disebutkan pembiayaan tanggul ini nantinya akan menggunakan APBN dengan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun.

"Pembangunan tanggul ini telah dianggarkan sekitar Rp 1,1 triliun pada APBN. Tapi kami juga akan tetap membutuhkan feasibility study (FS) ter-update untuk mengetahui terkait titik-titik luasan pembangunan tanggul, sehingga kemungkinan berpengaruh pada biaya yang dibutuhkan," jelasnya.

Namun, ketika ada pembuatan tanggul, harus ada pembebasan lahan di area seputar tanggul. Untuk itu, Pemkab Gresik diharapkan melakukan pendekatan dan mengkomunikasikan kepada warga yang lahannya mungkin dibutuhkan untuk pembangunan tanggul.

Baca juga: Antisipasi Dampak Banjir, Polres Gresik Punya Empat Langkah Efektif

"Untuk pembuatan tanggul ini dan pembebasan lahan pembiayaannya berasal dari Kementerian PUPR. Namun kami harap Pemkab Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Pemkot Surabaya melakukan kordinasi serta sosialisasi kepada warga yang lahannya harus dibebaskan untuk kebutuhan tanggul," lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Khofifah juga meminta kepada seluruh masyarakat Jatim terus mewaspadai ancaman banjir. Terlebih, menurut informasi BMKG, sampai Maret intensitas hujan di Jawa relatif tinggi.

Oleh sebab itu, Pemprov Jatim juga telah mengeluarkan surat edaran siaga 1 sampai Mei.

"Saya juga meminta khusus bagi warga yang daerahnya rawan banjir agar meletakkan barang-barang elektroniknya di tempat yang aman," pungkasnya. (hil/iwd)