Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mojokerto membenarkan, sampai saat ini data PBID masih dalam proses verfikasi dan validasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Mojokerto. Sehingga sekitar 3.000 data PBID yang tidak valid, sampai hari ini belum dibenahi.
"Masih proses verifikasi dan validasi menggunakan aplikasi Gayatri," kata Hatta saat dikonfirmasi detikcom, Senin (6/1/2020).
Menurut dia, verfikasi dan validasi data PBID di Kota Mojokerto ditargetkan selesai 10 Januari 2020. "Sekarang data yang sudah masuk sekitar 60 persen," ungkapnya.
Kendati verifikasi dan validasi belum tuntas, lanjut Hatta, pihaknya menetapkan jumlah PBID Kota Mojokerto tahun ini 51.825 jiwa. Data tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Mojokerto. Dia memastikan iuran bagi ribuan PBID itu akan dibayar setelah verifikasi dan validasi tuntas.
"Tagihan dari BPJS Kesehatan untuk Januari biasanya kami bayar bulan Februari awal," tegasnya.
Kepala BPJS Kesehatan Mojokerto dr Dina Diana Permata menguatkan pernyataan Hatta. Menurut dia, data PBID Pemkot Mojokerto tahun ini sama dengan 2019. Artinya, verifikasi dan validasi terhadap sekitar 3.000 data PBID yang tidak valid oleh Pemkot Mojokerto tak kunjung tuntas.
"Kalau di sini datanya masih sama seperti tahun lalu. Soal verifikasi mas bisa menanyakan ke dinas terkait," terangnya.
