Revisi UU Perkawinan Bikin Permohonan Dispensasi Kawin Naik 300% di Blitar

Blitar - DPR mengesahkan revisi UU Perkawinan No 1/1974 pada September 2019. UU Perkawinan telah menyepakati usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan jadi 19 tahun.

Mulai berlakunya aturan ini sejak Oktober 2019, membuat Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Blitar kewalahan. Pasalnya, hanya dalam jangka waktu satu bulan, permohonan dispensasi kawin melonjak sampai tiga kali lipat.

Humas PA Kelas 1A Blitar, Moh Fadli membeberkan data, pihaknya mencatat sejak Januari sampai Oktober 2019 ada sebanyak 89 permohonan dispensasi kawin.

"Sebelum disahkan UU Perkawinan Oktober 2019 ada 89 permohonan dispensasi kawin. Namun sampai akhir Desember 2019 naik 245 permohonan. Sehingga kenaikannya tiga kali lipat," kata Fadli kepada detikcom di kantornya Jalan Imam Bonjol Kota Blitar, Senin (6/01/2020).

Baca juga: Murtad dan Poligami Kini Jadi Tren Penyebab Perceraian di Blitar

Tidak banyak yang berubah dari warga yang memohon dispensasi kawin ini. Mereka hampir 90 persen memutuskan menikah karena pihak perempuan hamil terlebih dulu. Usia calon pengantin perempuan rata-rata 15 tahun. Yang berubah hanya usia calon pengantin laki-laki, antara 16 sampai 19 tahun.

Sejalan dengan berlakunya aturan baru itu, maka aturan tambahan juga diterapkan. Yakni, sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin, calon pasangan dapat berkonsultasi dan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

"Pendampingan P2TP2A berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung. Tidak harus, tapi dapat. Biasanya bagi calon pengantin perempuan di bawah 16 tahun, atau calon pengantin laki-laki dibawah 17 tahun disarankan mendapatkan pendampingan dari P2TP2A," ungkapnya.

Baca juga: UU Perkawinan Baru Dinilai akan Picu Banyaknya Sidang Isbat Nikah

Proses pendampingan P2TP2A tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi . Menurut Fadli, surat rekomendasi itu akan disampaikan ke majelis hakim sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin akan diterbitkan atau tidak.

"Selama ini memang banyak ada pendamping menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau mereka tidak dapat mendampingi, akan memberikan surat rekomendasi kepada majelis hakim," pungkasnya.

Dari 245 permohonan dispensasi kawin yang masuk, PA Kelas 1A Blitar telah memutus sebanyak 217. Sehingga sampai awal tahun 2020 ini, permohonan dispensasi kawin masih tersisa 28 perkara. (iwd/iwd)