.webp)
Dalam aksi tersebut, puluhan karyawan menilai Direktur Utama Sugianto tidak bisa memimpin PD BPR dengan baik. Salah faktornya adalah terkait NPL (Non Performing Loan) salah satu indikator kesehatan aset suatu bank yang semakin meningkat yaitu di atas 50%. Itu terjadi pada kepemimpinan masa jabatan 2016 -2019.
"Selain itu Kesejahteraan Karyawan yang tidak diperhatikan , dan banyaknya perjalanan dinas yang dilakukan yang bersangkutan sehingga membengkaknya biaya operasional," kata Soful, salah satu karyawan PF BPR Kota Kediri, Selasa (31/12/2019).
Selain aksi mogok, kata Shoful, pihaknya juga sudah mengirimkan surat keberatan kepada Wali Kota Kediri.
"Saya atas nama seluruh karyawan serta cabang Ngawi, pada hari ini menolak kepemimpinan Dirut Sugianto, dan tututan ini sudah saya kirimkan ke wali kota," imbuh Shoful.
Aksi mogok kerja itu membuat Pemkot Kediri turun tangan. Bahkan Kabag Perekonomian Kota Kediri, Zahcrie Ahmad langsung datang ke lokasi dan memediasi dengan puluhan karyawan tersebut.
Usai mediasi pelayanan kembali dibuka setelah kurang lebih 2 jam terhenti. Menurutnya pemda mengambil langkah sesuai mekanisme yang ada. Sementara, terkait tuntutan, pihaknya akan melakuan investigasi dulu.
"Kita investigasi dulu, apa yang terjadi, sejauh mana, bagaimana, kemudian kepala daerah akan mengambil langkah ini, Pemda meminta tindakan (mogok kerja) jangan sampai terulang lagi. Jika terulang lagi otomatis akan ada sanksinya, dalam mediasi saat ditanya karyawan masih sanggup bekerja," jelasnya.
Sementara akibat aksi mogok karyawan membuat masyarakat kecewa. Santi, salah satu nasabah merasa kecewa akibat terhentinya pelayanan PD BPR.
"Kalau seperti ini kan yang dirugikan nasabah, jika ada masalah internal jangan kita dong yang jadi korbanya," ucap Santi saat akan mengambil uang gaji bulanannya. (fat/fat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
