"Tentu hal ini sangat kami sayangkan. Sangat mengecewakan. Kita mengetahui Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbesar. Tentu sikap yang diambil adalah yang mewakili umat muslim," beber koordinator aksi Syaifuddin Budiharjo kepada detikcom di depan Konjen China, Surabaya, Jumat (27/12/2019).
Menurut Syaifuddin, pihaknya akan sangat menghargai dan mendukung jika seandainya pemerintah Indonesia mau mewakili suara umat muslim di tanah air. Untuk itu, ia mendesak kepada pemerintah Jokowi agar segera bersikap tegas dengan mengecam, mengutuk dan berupaya menghentikan pembantaian muslim Uighur.
"Maka akan sangat kami hargai dan kami dukung apabila pemerintah ini mewakili umat Islam yang berada di Indonesia untuk menyampaikan kecaman, kutukan atau upaya untuk menghentikan pembantaian umat muslim di Uighur," tegasnya.
"Jadi kami memohon dengan adanya aksi ini pemerintah Indonesia mengambil sikap," imbuh pria yang juga ketua LBH Pelita Umat itu.
Sebelumnya, isu kekerasan pemerintah China terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang menyita perhatian sejumlah pihak. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut pemerintah Indonesia tidak ikut campur urusan tersebut.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).
"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," imbuhnya.
Gelar Aksi Peduli Uighur, Massa Geruduk Kedubes China:
(fat/iwd)
