PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Sertifikasi Pranikah

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Minggu, 15 Des 2019 13:44 WIB
Hidayat Nur Wahid/Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Hidayat Nur Wahid/Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah mengkaji ulang beberapa kebijakan menteri. Misalnya kebijakan sertifikasi pranikah hingga aturan majelis taklim.

"Adapun keputusan Kemenag kita tentang majelis taklim dan juga tentang sertifikasi pranikah. Kami menyampaikan sebaiknya itu ditarik dulu. Dikaji ulang," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat Rakorwil PKS Jatim di Empire Palace Surabaya, Minggu (15/12/2019).


Menurut Hidayat, hal ini akan menyulitkan warga. "Karena ketentuan di sana justru akan menimbulkan hal yang menyulitkan warga bangsa untuk sesuatu yang pemerintah tidak bisa melakukan dan menyelesaikannya," imbuhnya.

Selain itu, Hidayat menyoroti jika kebijakan ini dilakukan untuk menangkal radikalisme. Setidaknya pemerintah harus memiliki definisi paten terkait apa itu radikalisme.
Selanjutnya
Halaman
1 2