Ribuan Penerima Bansos di Jombang Mundur, Malu Dilabeli Keluarga Miskin

Label keluarga miskin ditolak warga (Enggran Eko Budianto/detikcom)

Jombang - Ribuan keluarga di Kabupaten Jombang memilih mengundurkan diri dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial dari pemerintah pusat. Mereka merasa malu setelah rumahnya dipasang label keluarga prasejahtera karena tergolong keluarga mampu.

Pelabelan ini dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jombang dengan memasang stiker di bagian depan rumah KPM sejak awal November 2019. Stiker bertuliskan 'Keluarga Prasejahtera/Penerima Bantuan Sosial' dipasang di rumah 86.300 KPM yang tersebar di 306 desa.

Pelabelan ini membuat ribuan KPM Bansos mengundurkan diri secara sukarela. Rata-rata karena malu rumah mereka ditempeli stiker 'Keluarga Prasejahtera'.

Seperti yang dilakukan SR, KPM di Desa Daditunggal, Kecamatan Ploso, Jombang. Dia tergolong mampu karena mempunyai rumah dua lantai.

Rumah bagus juga dimiliki LFU (40), KPM di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang. Selain itu, dia mempunyai mobil. Selama satu tahun terakhir, dia menerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk orang tuanya yang tergolong lansia.

Tonton juga Peringati Hari Disabilitas, Mensos Ingin Masyarakat Sadar Kesetaraan :

LFU memilih mengundurkan diri dari penerima PKH karena malu rumahnya akan ditempeli stiker 'Keluarga Prasejahtera'. Betapa tidak, dia mempunyai bisnis produksi alat pertukangan dengan omzet Rp 10 juta.

"Saya mundur karena merasa sudah mampu menghidupi orang tua saya," kata LFU kepada wartawan di rumahnya, Kamis (12/12/2019).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh menjelaskan, sampai saat ini, tercatat 1.982 KPM yang mengundurkan diri dari penerima Bansos. Menurut dia, pengunduran diri ribuan KPM itu murni akibat pelabelan Keluarga Prasejahtera.

"KPM rumah bagus ini tersebar di semua desa di Jombang. Semuanya langsung mundur saat stikerisasi," terangnya.

Ribuan KPM yang mundur, lanjut Saleh, akan digantikan oleh warga kurang mampu yang belum menerima Bansos. Nama-nama warga miskin calon pengganti akan diusulkan melalui musyawarah di tingkat desa.

"Kami harapkan pemerintah desa segera mengusulkan warga yang selama ini belum menerima Bansos. Karena yang mengetahui kriteria warganya miskin atau tidak adalah pemerintah paling bawah," tandasnya.