Akhir 2019, Polda Jatim Masih Punya PR 40 Kasus Korupsi

Hilda Meilisa - detikNews
Senin, 09 Des 2019 10:23 WIB
Foto: Hilda Meilisa Rinanda/detikcom
Surabaya - Data kasus tindak pidana korupsi di lingkup jajaran Polda Jatim semakin turun. Pada 2019 ini, jajaran Polda Jatim tercatat menangani 81 perkara korupsi.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menyebut 81 kasus ini ditangani Polda Jatim dan polres jajarannya. Ada beragam kasus, mulai kasus suap, korupsi Dana Desa, hingga korupsi dana hibah dan APBD di lingkup pemerintahan.

"Total perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Polda Jatim dan jajarannya selama 2019 ada 81 perkara, terdiri atas Polda Jatim ada 12 perkara dan polres jajaran ada 69 perkara," papar Barung kepada detikcom di Surabaya, Senin (9/12/2019).

Namun, dari 81 kasus ini, ada 40 kasus yang masih dalam proses penyelidikan. Barung menyebut ada beberapa kendala dalam proses penyelidikannya.

"Masih dalam proses penyidikan ada 40 perkara, sementara uang negara yang diselamatkan Rp 824.125.142," imbuhnya.


Lalu apa saja kendala dalam menangani kasus korupsi? Barung menambahkan ada beberapa hal. Dia juga menyebut kasus korupsi ini kerap berkaitan dengan keuangan negara, bukan kasus kriminal biasa. Untuk itu, penanganannya membutuhkan waktu.

"(Untuk) sementara (proses kasus) jalan. Kendala tentunya dalam gelar tersirat. Misalnya saksi ahli, untuk tentukan kasus pidana atau perdata atau ini keuangan negara atau bukan masalah teknis," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Barung menambahkan kasus korupsi terbanyak yang pernah ditangani pihaknya terjadi pada 2017. Saat itu, Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim menangani 128 dari 136 kasus.

Saat itu Polda Jatim juga mendapatkan penghargaan dari Bareskrim Polri atas pencapaian kinerja dengan penyelesaian kasus tipikor hingga persentase 94,1 persen dan penyelamatan aset Rp 8,9 miliar.

"Di tahun 2017, Polda Jatim menduduki peringkat I, pertama dalam penyelesaian tipikor, yaitu dari 136 kasus dengan selra (penyelesaian perkara) 128 kasus atau 94,1 persen dengan penyelamatan uang negara sebesar Rp 8.920.931.115," ungkap Barung.


Sedangkan pada 2018, pihaknya menangani 116 dari 117 kasus korupsi dengan penyelamatan uang negara sebesar Rp 6 miliar.

"Di tahun 2018, Polda Jatim menempati peringkat kedua dengan penyelesaian perkara 117 dan selra 116 atau 99,1 persen dengan kerugian negara Rp 160.870.967.119 dan uang negara yang diselamatkan sebesar Rp 6.053.153.906," lanjut Barung.

Hingga kini, Barung menyebut pihaknya selalu berupaya merampungkan kasus-kasus tipikor. Selain itu, Polda Jatim juga berinovasi untuk menciptakan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM).

"Inovasi yang dilakukan Polda Jatim dan jajarannya untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih dan Melayani (WBBM) di antaranya pembuatan SOP, sertifikasi penyidik, perbaikan sarana dan prasarana ruang pemeriksaan, hingga penegakan aturan disiplin," pungkasnya. (hil/fat)