Demi Lancarnya Proyek Kilang Minyak di Tuban, Polisi Ajak Warga Duduk Bareng

Demi Lancarnya Proyek Kilang Minyak di Tuban, Polisi Ajak Warga Duduk Bareng

Ainur Rofiq - detikNews
Rabu, 04 Des 2019 20:49 WIB
Foto: Ainur Rofiq
Foto: Ainur Rofiq
Tuban - Pertamina bersama BPN dan polisi di Tuban menjalin silaturahmi dengan warga. Silaturahmi dilakukan terkait dengan akan didirikannya kilang minyak Grassroots Refinery di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Langkah ini ditempuh guna mendukung program Presiden Jokowi dan Kapolri yakni percepatan pembangunan di Tuban. Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono akhirnya menindaklanjuti program tersebut dengan menjalin silaturahmi dan melakukan hubungan yang baik dengan semua elemen masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan

Karena pada dasarnya proyek kilang minyak terbesar se-Asia Tenggara ini adalah proyek nasional sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan menjadikan perekonomian di Tuban lebih maju.

Nanang mengajak warga masyarakat Jenu agar tidak mudah terprovokasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kegaduhan. Nanang mengatakan akan menindak secara hukum apabila ada pihak yang menghasut maupun memperlambat proses pembangunan Kilang Minyak Grassroots Refinery.


"Dengan adanya silahturahmi ini mari kita menyamakan persepsi bahwa saya di sini memfasilitasi sebagai penengah dan bukan bermaksud intimidasi. Proyek kilang minyak ini merupakan proyek nasional sehingga mari kita bersama-sama membantu mempercepat pembangunan proyek ini dan dapat menjadikan perekonomian di Bumi Tuban juga semakin maju," ucap Nanang, Rabu (4/12/2019).

Sementara itu, setelah digelarnya silaturahmi, banyak warga yang mendukung proyek pembangunan kilang minyak ini.

"Saya berharap kepada pihak Pertamina segera cepat menyelesaikan proyek ini agar tidak menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut dan dampak positifnya dapat dirasakan warga Tuban dengan cepat," ucap Murtini, Warga Jenu.

Lebih lanjut, nanti dalam proses pembangunan juga akan dilakukan kesepakatan bersama sehingga antara masyarakat dan pihak Pertamina terjamin oleh aturan yang telah disepakati kedua belah pihak.
Sehingga apabila ada salah satu yang melanggar peraturan dapat dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


Perwakilan dari PT Pertamina Ahmad Barnas mengatakan bahwa proses sampai penilaian harga tanah akan ditentukan oleh tim apraisal dan nanti akan diumumkan kepada warga.

"Akan kami tuangkan dalam MoU namun kesepakatan itu tidak boleh dengan individu melainkan antara Direktur Pertamina dengan Pemerintah Provinsi ataupun Pemkab Tuban," ujar Barnas.

Hadir dalam kegiatan silaturahmi ini selain Nanang adalah Kepala BPN Tuban Ganang Anindito, Kabag Pemerintahan Erkhamni, Pewakilan PT Pertamina Ahmad Barnas, Perwakilan PT SI Ahmad Triyono, Forkopimca kecamatan Jenu, Kepala Desa Sumurgeneng Giyanto, Kepala Desa Wadung Sasmito, Tokoh masyarakat dan warga Desa Wadung dan Desa Sumurgeneneng Kecamatab Jenu yang mempunyai tanah atau lahan yang terkena dampak pembangunan kilang minyak. (iwd/iwd)