detikNews
Minggu 01 Desember 2019, 19:29 WIB

Beras Terancam Dibuang, DPR: Peran Bulog Perlu Diperjelas

Hilda Meilisa - detikNews
Beras Terancam Dibuang, DPR: Peran Bulog Perlu Diperjelas Foto: Istimewa
Surabaya - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak pemerintah untuk menjadikan polemik cadangan beras pemerintah (CBP) Perum Bulog yang terancam dibuang sebagai momentum memperjelas peran perusahaan negara itu dalam tata kelola penyaluran bantuan.

"Beras Bulog itu kan kelamaan di gudang, sesuai aturan kalau lebih dari empat bulan maka harus di-disposal. Kenapa terjadi? Karena Bulog menyerap banyak beras petani, tapi mau ngeluarin susah, kesusahan mau masuk ke bantuan pangan non-tunai (BPNT)," ujar Mufti di Surabaya, Minggu (1/11/2019).

Seperti diketahui, sejak mekanisme bantuan sosial diubah dari Beras Sejahtera ke BPNT, Bulog tak lagi menjadi penyuplai tunggal beras ke masyarakat miskin. Ketika mekanisme menggunakan Beras Sejahtera, Bulog adalah penyuplai tunggal untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Namun, setelah era BPNT dengan e-warung, Bulog tak lagi menguasai pasar beras untuk bantuan masyarakat miskin.

Mufti mengatakan, ke depan, untuk penyaluran bantuan untuk keluarga miskin, Perum Bulog perlu mendapat perhatian lebih, karena Bulog ikut menjalankan tugas menyerap beras petani rakyat.


"Kalau dia sudah serap, tapi tidak bisa menyalurkan, ya pasti kebingungan. Apalagi, Bulog pinjam duit dari bank untuk bayar beras petani. Dulu Bulog bisa salurkan beras jutaan ton ke masyarakat miskin, sekarang kan cuma hitungan ratusan ribu ton. Makanya keuangan Bulog merugi," ujar Mufti.

Di sisi lain, sambung Mufti, ada persepsi bahwa beras Bulog kurang bermutu, sehingga penyedia e-warung belum mau bekerja sama. Padahal, Bulog mengklaim bahwa berasnya bermutu medium.

"Saya kira ke depan perlu duduk bareng lagi semuanya. Mekanismenya diperjelas lagi agar Bulog tidak kelimpungan, karena bagaimana pun Bulog juga ditugasi untuk menyerap beras petani, melakukan stabilisasi harga dan pasokan," ujarnya.

"Tapi BPNT juga enggak boleh semuanya untuk Bulog. Biarkan swasta bermain. Asal aturannya jelas, dan mekanisme pelibatan Bulog diatur dengan tegas," imbuh Mufti.

Menurut Mufti, kolaborasi pemerintah dan Bulog diperlukan agar kesulitan Bulog tak lagi terjadi pada tahun depan. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana Rp 28,1 triliun untuk Kartu Sembako yang merupakan perluasan dari program BPNT.


"Kalau saya melihat, minimal untuk komoditas berasnya, Bulog perlu mendapat perhatian, karena dia lakukan tugas penyerapan beras petani," ujarnya.

Meski demikian, Mufti juga berharap Bulog bisa memperkuat lini bisnis komersialnya agar bisa membantu keuangan perusahaan negara itu.

"Beras komersial harus terus diseriusi, bangun brand dan trust dari sana, buktikan bahwa produk Bulog bermutu tinggi," pungkasnya.


Tonton juga Disebut Melempem di Kasus RJ Lino Oleh DPR, Ini Penjelasan KPK :

[Gambas:Video 20detik]


(hil/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com