Cegah Korupsi, Pemkab dan Polres Malang Sepakat Kawal Anggaran Daerah

Muhammad Aminudin - detikNews
Sabtu, 30 Nov 2019 10:17 WIB
Foto: Istimewa
Malang - Langkah mencegah terjadinya praktik korupsi di Kabupaten Malang serius dilakukan. Polri bersama Pemkab Malang sepakat menutup celah untuk mencuri uang negara itu. Bagaimana caranya ?.

Bupati Malang Sanusi menuturkan, nota kesapahaman telah dibuat antara Inspektorat Pemkab Malang bersama Polres Malang dalam mengawasi penggunaan keuangan daerah.

"Mou bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya keuangan anggaran yang dikelola oleh Pemkab Malang," terang Sanusi usai penandatangan Mou pencegahan tindak pidana korupsi di gedung DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji, Kepanjen, Jumat (29/11/2019).

Dikatakan, bahwa jika ditemukan indikator penyalahgunaan keuangan. Maka akan langsung ditangani oleh inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.


"Bila ada bukti, maka akan diminta untuk mengembalikan kepada kas daerah dengan batas waktu selama 60 hari. Tidak ada penanganan hukum, ini akan lebih kepada pencegahan," tegasnya.

Terpisah Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menambahkan, kegiatan yang digelar bukan hanya fokus kepada penandatangan MoU saja. Melainkan sebagai wujud eksekusi langsung atas 5 program prioritas Presiden Joko Widodo.

Bahwa harus ada langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak lagi menunggu delik kasus selesai hingga sampai dilakukan penangkapan.

"Maka perlu kita breakdwon bagaimana teknisnya. Maka hari ini hasil konsultasi dengan Inspketorat, DPRD, Pemkab Malang digelar MoU pengawasan pencegahan penyelenggaran keuangan di Pemda dan pengelolaan dana desa," terang Ujung.

Dia menjelaskan, akan ada pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anti korupsi terhadap pengguna anggaran keuangan daerah. Materi-materi akan diberikan oleh akademisi, kejaksaan, Satreskrim, dan LKPP serta BPKP.


"Bagaimana yang selama ini modus-modus korupsi itu terjadi. Hingga kemudian bisa dilakukan pencegahan oleh OPD dan kepala desa sebagai pengguna anggaran," jelas Ujung.

Ditambahkan Ujung, penegak hukum nantinya hadir sejak proses tahap awal perencanaan program pembangunan yang akan berjalan.

Sampai kepada proses pertanggung jawaban bersama Inspektorat untuk terus memberikan pendampingan.

"Nanti penegak hukum ikut mulai proses tahap awal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban, Inpektorat ikut mendampingi. Seperti disampaikan Pak Bupati tadi, menghilangkan celah dan menutup kesempatan untuk menggerogoti uang negara," pungkas Ujung.

Simak Video "Jokowi Dikritik Beri Grasi Koruptor, Yasonna: Banyak yang Tak Dikasih!"

[Gambas:Video 20detik]

(iwd/iwd)