Menkes Akan Ambil Alih Izin Edar, Kepala BPOM RI: Saya No Comment

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Rabu, 27 Nov 2019 21:39 WIB
Kepala BPOM RI Penny K Lukito (Foto: Deny Prastyo Utomo)
Surabaya - Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto akan mengambil alih izin edar dari BPOM. Pengambil alihan izin edar dilakukan salah satunya untuk menekan harga obat-obatan.

Terkait kebjakan Menteri Kesehatan tersebut, Kepala BPOM RI Penny K Lukito enggan berkomentar.

"Saya no comment dalam hal itu," kata Penny usai menandatangani naskah perjanjian BPOM dengan Unair di Gedung Rektorat Kampus C, Rabu (27/11/2019).

Sebelumnya, Penny mengakui kinerja dalam percepatan izin edar sudah dirasakan banyak oleh pelaku usaha.

"Tadi sudah kami sampaikan, apa yang sudah kami lakukan, kinerja-kinerja yang sudah dilakukan saya kira manfaat sudah dirasakan oleh para pelaku usaha bahwa sudah ada percepatan perizinan sudah ada produk-produk yang diberikan izin edar dan itu datanya sudah ada Badan POM," lanjut Penny.


Penny menambahkan dalam tiga tahun terakhir sudah ada percepatan dalam pengurusan izin edar oleh BPOM. Menurutnya percepatan dalam pengurusan perizinan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

"Tiga tahun ini, sejak awal tahun ke belakang sudah ada percepatan dalam perizinan. Namun dalam tiga tahun ini sesuai dengan tugas saya, yang betul-betul diarahkan oleh bapak presiden untuk percepatan perizinan. Dan itu yang sudah kami lakukan dalam tiga tahun ini. Sudah ada hasil alhamdulillah, sudah ada hasilnya perbaikan dan tentunya tidak berhenti," ungkap Penny.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan berbagai inovasi dalam rangka percepatan perizinan di Badan POM, mulai dari sertifikasi, izin edar dan cara produksi obat dengan baik.

"Ke depan akan kami kembangkan percepatan perizinan ini, dengan sumber daya. Kami terus mendukung prioritas pemerintah untuk mendorong investasi produk-produk dalam negeri untuk mengganti produk-produk impor dan produk itu segera bisa sampai ke masyarakat," ujar Penny.


Penny juga membantah komentar Menkes Terawan jika mahalnya harga obat dikarenakan panjangnya proses perizinan. Menurutnya aspek mutu, keamanan dan khasiat obat lah yang harus diperhatikan.

"Sebetulannya tidak ada kaitannya. Pada saat kita mengeluarakan izin edar yang kita nilai itu adalah aspek mutu, keamanan dan khasiat, dan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan masalah harga. Banyak sekali masalah lain terkait harga obat," tandas Penny. (iwd/iwd)