Penyesuaian Kenaikan Honor Penyelenggara Pilkada Trenggalek Terancam Kandas

Adhar Muttaqin - detikNews
Rabu, 27 Nov 2019 21:01 WIB
Ketua KPU Trenggalek Gembong Derita Hadi (Foto: Adhar Muttaqin)
Trenggalek - Rencana penyesuaian kenaikan honor penyelenggara ad hoc pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Trenggalek terancam kandas, lantaran kondisi APBD yang terbatas dan sejumlah persoalan lain.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek, Gembong Derita Hadi mengatakan sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) awal jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pilkada 2020 sebesar Rp 32,8 miliar. Namun setelah anggaran digedok keluar surat edaran dari KPU RI dan Menteri Keuangan yang menaikkan standar honor penyelenggara ad hoc.

"SE dari KPU RI dan Kemenkeu tentang kenaikan standar honor sudah kami komunikasikan dengan pemda, namun masih belum dijawab karena keuangannya belum mencukupi bila ada penambahan , jadi sampai hari ini belum ada revisi terhadap NPHD itu," kata Gembong, Rabu (27/11/2019).

Ia mengaku telah mengirimkan surat ke pemerintah daerah dan berbicara langsung dengan bupati guna membahas kenaikan honor tersebut. Namun bupati meminta KPU untuk meminta dukungan kepada DPRD setempat, sebab proses penganggaran tidak lepas dari legislatif.

"Kami sudah kirim surat dan meminta audiensi dengan DPRD, tapi belum ada jawaban yang resmi," ujarnya.


Sementara itu Sekretaris KPU Trenggalek Wiratno, menjelaskan rencana kenaikan honor hingga kini masih menjadi polemik, sebab masih ada sejumlah aturan yang menjadi kendala serta keterbatasan waktu serta anggaran di pemerintah daerah.

Dijelaskan aturan baru kenaikan honor tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang usulan standar biaya honorarium badan Ad Hoc Pemilihan 2020 serta SE KPU RI tahun 2019 tentang Kebijakan Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pemilihan 2020.

"Keluar aturan baru, namun aturan yang lama yakni SE 118 tahun 2016 dari Menteri Keuangan yang menjadi pijakan kami dalam menentukan honorarium awal tidak dicabut. Di sisi lain keuangan pada APBD Trenggalek memang sangat terbatas," ujarnya.

Selain itu, mekanisme perubahan anggaran hibah prosesnya juga panjang, sedangkan saat ini APBD Trenggalek 2020 telah ditetapkan oleh DPRD setempat. Sehingga satu-satunya jalan penambahan anggaran harus melalui APBD perubahan di pertengahan 2020.


"Nah persoalan lain adalah, adendum itu hanya bisa dilakukan apabila terjadi salah satunya pemilihan ulang, kalau honor sepertinya tidak boleh," ujarnya.

Sedangkan apabila penambahan anggaran disetujui melalui APBD-P maka hanya anggaran setelah penetapan yang bisa dicairkan. "Misalkan digedok Agustus 2020 maka honor yang bisa dibayarkan setelah bulan itu, kalau sebelumnya tidak bisa. Inilah yang hingga kini kami menjadi polemik, karena ini anggaran daerah tidak boleh sembarangan," kata Wiratno. (iwd/iwd)