"Ada 100 KK. Hari ini diberangkatkan di Kaltara di sektor 10. Di sana sudah ada sektor 1 sampai 9 yang hampir 90 persen dari Jatim. Alhamdulillah tadi sudah ada testimoni juga ini sudah bagus luar biasa," papar Halim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/11/2019).
"Tentu kita akan tetap memantau. Dari provinsi juga akan terus melakukan pemantauan, Kementerian Desa, Pembangunan dan Transmigrasi juga terus memantau," imbuhnya.
Seratus KK tersebut terdiri dari 298 jiwa. Halim berencana akan bertolak ke Kalimantan Utara untuk melihat langsung Satuan Permukiman (SP) di sana. Pihaknya juga akan memberikan sertifikat legalitas kepemilikan lahan bagi para transmigran.
"Tanggal 12 Desember nanti saya kan ke sana, untuk meninjau SP-SP yang sudah eksis dan menyerahkan enam ribu sertifikat hak milik. Jadi semua daerah trans itu sertifikasi yang sudah jadi kita serahkan sehingga legalitas kepemilikan lahan sudah jadi dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun," imbuhnya.
Sementara terkait fasilitas yang diberikan pemerintah, Halim merinci ada beberapa fasilitas dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Misalnya saja lahan hingga rumah.
Baca juga: 5 Target Kemendes dalam RPJMN 2020-2024 |
"Ada lahan, rumah, alat-alat pertanian, jatah hidup. Bahkan Gubernur juga memberi benih, juga ada genset. Dari Kementerian PUPR akses jalan, jatah lahan 2 hektar, satu hektar di lingkungan rumah. Kemudian, lahan belakang untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, lahan pertanian masing-masing dapat 1 hektare," papar Halim.
Halim berharap program transmigrasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tentu kita berharap dengan distribusi penduduk. Kemudian lahan yang lebih luas lagi dibanding yang ada di Jatim meningkatkan kesejahteraan mereka dan otomatis nilai agregatnya menjadi kesejahteraan kerja," pungkas Halim.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini