Gencar Sosialisasi Pencegahan, Jumlah Kasus KDRT di Surabaya Turun

Deni Prastyo Utomo - detikNews
Rabu, 27 Nov 2019 09:10 WIB
Ilustrasi KDRT (Foto: Dok. iStock)
Ilustrasi KDRT (Foto: Dok. iStock)
Surabaya - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan ke unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya turun. Data penurunan tersebut berdasarkan data mulai Januari hingga Oktober 2019.

Dari data Unit PPA Polrestabes Surabaya tahun 2018 tercatat ada 38 laporan yang diterima. Sedangkan data bulan Oktober 2019 Unit PPA baru menerima 28 laporan.

Kanit PPA Polrestabes Surabaya AKP Ruth Yeni saat dikonfirmasi menurunnya angka KDRT yang dilaporkan karena faktor pasangan suami istri sudah melek hukum.

"Masing-masing pasangan sudah tahu hak dan kewajibannya. Sehingga meminimalkan konflik yang memcetuskan terjadinya KDRT," kata Ruth Yeni kepada detikcom, Rabu (27/11/2019).

Dia menambahkan penurunan angka pelaporan KDRT, dampak dari sosialisasi pihak kepolisian terkait upaya pencengahan terhadap terjadinya KDRT.


"Seiring dampak positif sosialisasi terkait KDRT, sebagai upaya pencegahan," tandas Ruth.

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Chandra Oratmangun mengatakan pihak Pemkot Surabaya terus melakukan sosialisasi mulai kelurahan hingga dalam kegiatan capacity bulding sudah dilakukan untuk mencegah KDRT.

"Intinya terhadap penguatan ketahanan keluarga dan nilai-nilai Perda pengarusutamaan gender," kata Chandra.

Dalam mensosialisasikan hal tersebut, Chandra mengungkapkan pihaknya melibat 900 kader dan relawan yang tergabung di Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di kelurahan dan kader PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyrakat).

"Tugas mereka memberikan edukasi dan pendampingan, dan apabila ada kasus-kasus segera mereka tangani dan menginfokan kepada kami (dinas) sehingga langsung bergerak bersama-sama," lanjut Chandra.


Dalam satu tahun terakhir, pihaknya juga menemukan 20-an kasus KDRT terjadi di Surabaya. Hal itu dipicu kasus ekonomi, perselingkuhan dan, kasus kurang menghargai perempuan dan lain-lain.

"Faktor ekonomi juga ada, KDRT bisa fisik, bisa psikis. Paling banyak faktor ekonomi. Ini kan semua juga kembali ke ketahanan keluarga," lanjut Chandra.

Dalam penyelesaian, Chandra mengungkapkan, jika pihaknya tidak bisa berjalan sendiri dalam penanganan kasus KDRT. Pihaknya melibatkan pihak lain seperti psikolog dan Unit PPA Polrestabes Surabaya.

"Pertama, kami dampingi untuk kalau memang mau lapor, kami akan koordinasi dengan PPA Polrestabes. Sesudah itu dari sisi psikologinya kami juga dampingi dari psikolog kami, karena trauma dan lain-lain. Karena mengobati luka batin itu agak lama ndak bisa cepat," jelas Chandra.

Diakui oleh Chandra, saat ini para perempuan, khususnya ibu-ibu di Kota Surabaya sudah tahu hak dan kewajibannya dan juga mulai kritis.

"Mereka melaporkan ke kita, sesudah itu (ke PPA), karena mereka sudah tahu hak-hak mereka, bahwa ini tidak sesuai dan lain-lain," tandas Chandra. (fat/fat)