PT INKA dan Kejari Banyuwangi Tanda Tangani MoU tentang Bantuan Hukum

Ardian Fanani - detikNews
Selasa, 26 Nov 2019 13:56 WIB
Foto: Ardian Fanani/detikcom
Banyuwangi - PT Industri Kereta Api (INKA) bersama Kejari Banyuwangi menggelar MoU berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejari Banyuwangi menjadi kuasa hukum PT INKA (Persero) jika terjadi permasalahan hukum.

Penandatanganan ini dilakukan Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro dan Kepala Kejari Banyuwangi Mohamad Mikroj di kantor Kejaksaan Banyuwangi, Selasa (26/11/2019).

PT INKA telah membangun pabrik kedua di Banyuwangi. Pabrik tersebut nantinya akan menyuplai kereta api yang akan diekspor ke berbagai negara.

Budi mengatakan, sebagai salah satu BUMN yang memiliki bisnis utama di bidang industri manufaktur kereta api dan transportasi, PT INKA (Persero) merasa perlu melakukan kerja sama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

"Selain itu, kerja sama ini akan meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam maupun di luar pengadilan," ujarnya kepada detikcom.

"Ini sudah kita lakukan (MoU) mulai di Kejaksaan Agung bersama Jamdatun, lalu ke Kejati bersama dengan Pak Kajati dan saat ini di Kejari bersama dengan Pak Kajari. Ini sangat penting untuk langkah kita ke depan," tambahnya.


Sementara itu, kata Budi, ruang lingkup kesepakatan bersama antara PT INKA (Persero) dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.

Dalam hal pemberian bantuan hukum, Kejari Banyuwangi dapat menjadi kuasa hukum PT INKA. Selain itu, Kejari Banyuwangi bisa memberikan pertimbangan hukum kepada PT INKA (Persero), yaitu dalam bentuk pendapat hukum (legal opini) dan/atau pendampingan hukum (legal assistance) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau audit hukum (legal audit) di bidang perdata.

Serta pemberian jasa hukum lainnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara dan juga bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa antarnegara. Kerja sama ini juga meliputi kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Kejari Banyuwangi Mohamad Mikroj mengatakan pihaknya menyambut baik MoU pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara ini. Sebagai lembaga negara yang menangani hukum, pihaknya akan membantu semaksimal mungkin kelak nanti ada permasalahan hukum.

"Kita akan maksimal memberikan bantuan hukum karena ini merupakan amanah undang-undang," ujarnya.


Penanganan hukum untuk PT INKA di Banyuwangi tak hanya hukum di Indonesia saja. Namun juga hukum internasional. Sebab, PT INKA juga akan melakukan ekspor ke luar negeri. Bukan tidak mungkin permasalahan hukum juga terjadi dengan negara lain.

"Mungkin bisa jadi ada permasalahan hukum atau sengketa dengan Malaysia. Kita akan backup pula dengan hukum internasional," tandasnya.

Secara terpisah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik digelarnya penandatanganan MoU antara PT INKA dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Pengawasan dan perlindungan hukum oleh Kejari sangat diperlukan sebelum dan sesudah kegiatan pabrik kereta api terbesar di ASEAN ini.

"Kami menyambut baik dengan hal ini. Karena apa, PT INKA hadir di Banyuwangi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar pula. Sebagai pemerintah daerah, kami mendukung kegiatan ini," tambahnya.

Pembangunan tahap kedua pabrik INKA terbesar se-Asia Tenggara di Banyuwangi bakal tuntas pada Agustus 2020. Pabrik INKA yang dibangun di lahan seluas 82 hektare bakal menyerap 5.000 tenaga kerja, dan 70 persennya merupakan pekerja dari lokal. (fat/fat)