Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Mojokerto dr Rasyid Salim SpKJ mengatakan, setiap dokter mempunyai STR yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Sanksi pencabutan STR bakal diterapkan jika oknum dokter terbukti melakukan pelanggaran Kodeki yang tergolong berat.
"Kami ada sidang khusus di Komisi Etik Kedokteran di cabang dan wilayah. Kalau memang berat, kami cabut STR-nya. Setiap dokter ada 3 STR. Surat ini untuk berpraktik, kalau dicabut tidak bisa praktik lagi. Buat dokter STR itu ibarat nyawa," kata dr Rasyid saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (24/11/2019).
Ia menjelaskan, tidak semua perbuatan asusila yang dilakukan dokter masuk pelanggaran Kodeki. Menurut dia, oknum dokter dinyatakan melanggar Kodeki ketika berbuat asusila terhadap pasien saat sedang praktik.
"Kalau dilakukan saat berpraktik antara dokter dengan pasien, dia kena (melanggar Kodeki). Kalau bukan pasien kan sifatnya personal. Kalaupun dengan pasien pacaran saat tidak berpraktik, maka tidak masalah," terangnya.
Dr Rasyid menuturkan, seorang dokter yang terjerat pidana juga bisa diseret ke sidang Komisi Etik. Hanya saja untuk menggelar sidang etik, IDI harus lebih dulu menerima rekomendasi dari persatuan dokter spesialis tempat oknum dokter tersebut bernaung. Tentunya setelah perkara pidana yang menjerat oknum dokter tersebut berkekuatan hukum tetap.
