detikNews
Rabu 20 November 2019, 18:18 WIB

Buruh di Jatim Kecewa Penetapan UMK 2020, Ini Alasannya

Hilda Meilisa - detikNews
Buruh di Jatim Kecewa Penetapan UMK 2020, Ini Alasannya Demo buruh di kantor Gubernur Jatim (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)
Surabaya - Ratusan Buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya. Aksi ini dilakukan karena mereka kecewa atas penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di Jatim.

Sekretaris KSPI Jatim Jazuli mengatakan pihaknya kecewa lantaran penetapan ini justru memperlebar disparitas antara kabupaten satu dengan yang lainnya.

Jazuli menyebut bagaimana bisa jika Surabaya mendapatkan UMK Rp 4.200.479,19, sedangkan daerah lain hanya memperoleh Rp1.913.321,73. Kesenjangan ini pun mencapai Rp 2,3 juta atau 120%.

"Ini adalah sebuah pengingkaran janji terhadap kami para pekerja buruh di mana pada tanggal 1 Mei di depan kantor ini, Gubernur menyampaikan akan meneruskan kebijakan Gubernur Soekarwo kaitanya dengan menghilangkan disparitas upah," kata Jazuli usai menggelar audiensi dengan Kadisnaker Jatim di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (20/11/2019).


Jazuli menambahkan beberapa waktu lalu pihaknya juga telah menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD Jatim dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Jazuli mengungkap saat itu Khofifah sepakat untuk tidak menambah disparitas.

"Beliau (Gubernur Khofifah) sepakat menyampaikan kaitannya dengan formula untuk tidak menambah disparitas itu. Tolonglah kalau memang tidak bisa dipangkas selisih itu ya jangan ditambahin lagi. Tapi sekarang faktanya disparitas menjadi Rp 2.300.000. Mungkin bagi para pejabat uang Rp 200 ribu itu tidak berarti, tapi bagi buruh itu sangat bernilai," imbuhnya.

Selain itu, Jazuli juga menyoroti Pemprov Jatim yang terkesan menggunakan sistem kalkulator saat penetapan kenaikan UMK sebesar 8,51%. Padahal, harusnya kenaikan ini diikuti survei terlebih dahulu.

"Pemerintah dengan menetapkan upah saat ini dengan metode kalkulator itu kami sangat menyesalkan. Gubernur ini dipilih 30 juta rakyat, selevel dengan Presiden Australia masak kebijakan upah itu didasarkan hanya dengan kalkulator tidak melihat kebutuhan riil di masyarakat yang sangat saya sesalkan," ungkapnya.


"Tolonglah pemerintah Jangan hanya asal sambal tombol kalkulator saja, tetapi lihatlah kebutuhan rakyatnya Bagaimana kebutuhan pokok di Surabaya dengan yang ada di Banyuwangi atau Pacitan harga beras relatif sama, harga gula, harga minyak sama tapi upahnya selisihnya lebih sekitar 120%," imbuh Jazuli.

Untuk itu, KSPI Jatim pun meminta waktu untuk kembali bertemu dan berdiskusi. Jika tidak, pihaknya akan menggelar berbagai aksi yang lebih besar hingga melaporkan hal ini ke PTUN.

"Tadi sudah kami sampaikan pada pemerintah, kita menolak dan akan melakukan aksi-aksi sebagai bentuk protes yang kedua tidak menutup kemungkinan Kami juga akan lakukan pengaduan hukum ke PTUN karena tidak ada penetapannya itu dalam berdasarkan hasil survei. Amanah PP tujuh delapan undang-undang 13 tahun 2003 itu upah ini didasarkan dengan hasil survei. Nah itu tidak ada survei dan langsung aja kalkulator yang berbicara," jelas Jazuli.




Tonton Blak-blakan Surya Tjandra: Bela Buruh dan Konflik Agraria:

[Gambas:Video 20detik]




(hil/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com