.webp)
Puluhan warga yang terdiri atas kaum pria dan emak-emak ini mendatangi kantor Desa Cendoro sembari membawa sejumlah banner. Salah satunya bertulisan 'Mari Ciptakan Desa Cendoro Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hentikan Pembodohan Terhadap Masyarakat Cendoro. Wujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa'. Mereka lantas berorasi di balai desa.
"Kami hanya ingin transparansi pengelolaan dana desa. Itu hak yang dijamin hukum," kata koordinator aksi warga Desa Cendoro Hadi Purwanto kepada wartawan di lokasi, Selasa (19/11/2019).
Ia menjelaskan warga menemukan beberapa keganjilan dalam penggunaan Dana Desa di Cendoro selama 2 tahun terakhir. Hanya, warga enggan menuduh terjadi penyimpangan dana tersebut. Oleh sebab itu, hari ini warga beramai-ramai meminta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada pemerintah desa setempat.
Salah satu keganjilan tersebut adlaah Pemerintah Desa Cendoro enggan memberikan data proyek-proyek yang menggunakan Dana Desa. Padahal, kekuatan APBDes Cendoro 2018 mencapai Rp 1,2 miliar. Sedangkan tahun ini Rp 1,7 miliar. Mereka juga telah berulang kali meminta data tersebut.
Mulai proyek peningkatan dan pembangunan beberapa jalan di Cendoro, pemeliharaan TK, pendidikan dan pelatihan kades, perangat desa dan BPD, penanaman modal BUMDes, lomba kepemudaan, pembangunan sanitasi permukiman, pelatihan kerja kelompok pemuda, hingga pembangunan tembok penguat tanah jalan usaha tani.
"Sebagai pelayanan masyarakat, mereka (Pemdes Cendoro) harus transparan. Keganjilan inilah yang ingin kami buktikan," tegas Hadi.
Baca juga: Menyelamatkan (Dana) Desa |
Sekretaris Desa Cendoro Siswito baru menemui massa setelah mereka berorasi selama 2 jam. Dia hanya menjelaskan secara singkat penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 dan 2019. Setelahnya, dia menolak menjawab pertanyaan dari warga.
"Tidak ada tanya-jawab. Saya hanya menyampaikan sesuai apa yang ditanyakan warga," cetusnya sembari berlalu meninggalkan kerumunan massa. (iwd/iwd)
