Pemprov Tegaskan Tidak Ada 'Desa Hantu' di Jatim

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim Mochammad Yasin/Foto: Hilda Meilisa Rinanda

Surabaya - Pemprov Jatim menegaskan tidak ada desa fiktif atau desa hantu di daerahnya. Isu ini mencuat saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap ada beberapa desa fiktif tak berpenduduk yang sengaja didaftarkan untuk mendapatkan dana desa dari pemerintah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim Mochammad Yasin menegaskan, tidak ada desa fiktif penerima dana desa di Jawa Timur. Bahkan, sejak dikucurkannya dana desa pada 2014, jumlah desa di Jatim masih sama, yakni 7.724 desa.

"Kalau untuk di Jawa Timur tidak ada yang namanya desa fiktif penerima dana desa. Misalnya karena ada dana desa terus desanya bertambah, untuk Jawa Timur gak ada. Kita gak ada penambahan desa semenjak dana desa dikucurkan," ujar Yasin di Surabaya, Kamis (14/11/2019).

Selain itu, Yasin menyebut transparansi penggunaan desa di Jatim juga cukup baik. Hal ini terbukti dari minimnya temuan terkait penyelewengan dana desa.

Kendati demikian, Yasin mengakui sempat ada temuan penyelewengan dana desa oleh BPK. Namun dia menyebut jumlahnya tidak banyak.

"Ada (temuan penyelewengan) tapi sangat kecil sekali. Saya datanya lupa tapi sangat kecil sekali. Pernah ada temuan BPK sampai Rp 800 juta. Tapi ya kita lakukan pembinaan sampai dia bisa kembalikan, kalau tidak bisa kembalikan ya silahkan dipidana," imbuh Yasin.

Tak hanya itu, Yasin menambahkan pihaknya senantiasa melakukan pendampingan aparat desa terkait penggunaan dana desa. Pendampingan ini dilakukan lewat instrumen pembinaan dan pengawasan dana desa, yang jumlahnya sekitar 3.800 pendamping.

Para pendamping itu gabungan antara pendamping lokal yang ada di tingkat desa, pendamping desa di tingkat kecamatan, tenaga ahli di tingkat kabupaten atau kota, hingga tenaga ahli provinsi di tingkat provinsi.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Jatim untuk melakukan pengawasan dan penindakan tegas kepada desa-desa yang menyelewengkan anggaran.

"Ini yang akan mengawal sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian. Kita juga punya APIP aparat pengawas instansi pemerintah inspektorat itu. Ini yang punya kewenangan melakukan pengawasan. Kita juga MoU dengan Polda Jatim," papar Yasin.

Yasin menambahkan, sejak awal dana desa dikucurkan, semua kepala desa di Jatim mendapat pelatihan. Pelatihan ini terkait penggunaan dana desa dan dilakukan secara berkelanjutan.

Simak Video "Mengintip Desa 'Hantu' di Konawe Sultra"

[Gambas:Video 20detik]