.webp)
"Kami mengirimkan mosi keberatan hasil tes perangkat Desa Cekok, baik ke panitia penyelenggara maupun ke Kades. Hingga saat ini belum ada tanggapan, kami akhirnya ke gedung dewan untuk diskusi tentang permasalahan ini," tutur Koordinator Aksi Adip Ulinuha saat ditemui detikcom, Rabu (13/11/2019).
Menurutnya, ada banyak kejanggalan yang terjadi saat proses seleksi berlangsung. Mulai dari banyaknya kerabat kades ataupun perangkat desa lain yang ikut dalam proses seleksi, mereka pun lolos.
"Padahal dari 55 peserta yang ikut seleksi, rata-rata nilainya di bawah 50 semua. Sedangkan yang lolos nilainya di atas 80 semua. Ini aneh," terang dia.
Adip menyontohkan putra dari lurah berhasil lolos menjadi perangkat, anak Kasun atau Kamituwo berhasil menjadi sekdes atau carik. Sedangkan anak perangkat desa yang lain menjadi staff desa.
"Ini ada indikasi KKN, ada ketimpangan nilai yang mencurigakan. Masa dari 45 orang yang tidak lolos ini 'goblok' semua, padahal kan ada yang lulusan S1 juga," paparnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Agung Priyanto menerangkan pihaknya akan memanggil Bapemas, Pemdes, Camat serta Sekda untuk berdiskusi terkait permasalahan ini. Dia berharap proses rekrutmen perangkat desa tidak boleh ada indikasi KKN.
"CPNS aja pakai CAT untuk proses seleksinya, kita ingin juga proses rekrutmen perangkat desa ini juga sudah komputerisasi. Harapannya biar semua puas dengan hasil, yang pintar dapat haknya yang tidak bagus juga tidak punya hak," imbuh dia.
Agung ingin ke depan tidak ada lagi gejolak seperti ini terjadi di Ponorogo. Pihaknya bakal berkoordinasi mencari jalan keluar terkait permasalahan seleksi perangkat Desa Cekok ini.
"Proses rekrutmen di Ponorogo ini harus sesuai dengan aturan yang ada, jangan sampai ada permainan. Seleksi ini tujuannya untuk mencari SDM unggul yang nantinya mengatur dana desa yang besar jumlahnya. Kita juga tidak ingin ada gejolak atau demo, harus memberikan bukti yang ada," pungkasnya. (fat/fat)
