Banyak Kepala Daerah Korupsi tapi Dapat Predikat WTP dari BPK, Ini Modusnya

Surabaya - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun memberikan predikat untuk laporan keuangan setiap daerah. Namun sering ditemui wilayah yang kepala daerahnya korupsi justru mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala Perwakilan BPK Jatim Hari Purwaka pun mengungkap hal ini. Hari menyebut ada modus yang kerap dilakukan kepala daerah tersebut. Seperti apa modusnya?

"Mungkin saya ambil contoh modusnya, permasalahan yang kami temui terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Banyak yang mencoba mengambil keuntungan melalui pengadaan barang dan jasa, entah itu dari sisi rekanan atau dari sisi pengelola dari pemda," kata Hari dalam acara Workshop Media Apa di Balik Opini di Surabaya, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: MA Raih WTP 6 Kali, Mengapa KPK Kasih Peringkat Integritas Terbawah?

Setelah ada pemenang dalam tender tersebut, Hari menyebut biasanya para oknum ini bermain dalam hal pengurangan bahan baku hingga kualitasnya. Nantinya uang yang tersisa menjadi keuntungan para oknum.

"Dari sisi rekanan, tentu mereka mengambil keuntungan yang banyak dari pekerjaan yang dilakukan. Modus yang dilakukan, biasa setelah mereka memenangi pekerjaan, mereka coba bermain di bahan baku, entah itu di besinya atau mungkin bahan baku yang digunakan untuk mengurangi kualitasnya atau volumenya," papar Hari.

Lalu, apa keuntungan yang didapat para pegawai pemerintah yang terlibat? Hari menyebut biasanya permainan ini dimulai sejak memiliki tender atau rekanan yang memenangi proyek.

Baca juga: Laporan Keuangan Dinyatakan WDP oleh BPK, Ini Kata KPK

Biasanya, ada permainan di balik ini untuk memenangkan rekanan tersebut. Jika sudah terpilih, rekanan itu menjanjikan feedback atau bagi-bagi keuntungan dari hasil pengurangan kualitas dalam proyek tersebut.

"Itu nanti mendapatkan feedback seperti itu, dari memenangkan rekanan tertentu, mereka mendapat keuntungan dengan menunjuk rekanan tersebut," pungkasnya. (hil/iwd)