Pemkot Malang Belum Juga Terapkan e-Budgeting, Apa Alasannya?

Malang - Sudah banyak daerah yang menerapkan e-Budgeting dalam pengelolaan administrasi keuangan. Namun Pemkot Malang belum melakukan itu. Apa alasannya?

Pemkot Malang berdalih e-Budgeting belum dapat diwujudkan karena Infrastruktur pendukung dikatakan sebagai kendalanya. DPRD menuding Pemkot belum punya semangat transparansi terkait penggunaan APBD.

"Untuk e-Budgeting masih dalam proses, karena infrastrukturnya masih ditata. Mungkin pada 2021 nanti, bisa berjalan maksimal, sekarang baru 60 persen saja," kata Wali Kota Malang Sutiaji saat ditanya belum adanya e-Budgeting di DPRD Kota Malang Jalan Tugu, Senin (4/11/2019).

Sutiaji mengaku e-Budgeting baru bergulir maksimal saat Musrenbang untuk tahun 2021 mendatang. Pihaknya tengah merancang formula terbaik ketika pengusulan rancangan APBD ke DPRD.

Baca juga: PPP Nonaktifkan Anggota DPRD Malang yang Jadi Tersangka

"Jadi tidak bentuk dokumen besar seperti biasanya. Namun, bisa dengan mengirimkan, apa dalam bentuk file begitu. Sehingga bisa diakses oleh teman-teman DPRD. Yang sulit dan masih dicari modelnya, ketika mengirimkan gambar, kalau angka sudah tidak jadi masalah," ujar Sutiaji.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana menyesalkan lambannya Pemkot Malang dalam mewujudkan e-Budgeting. Padahal, alokasi dan penyerapan anggaran sangat penting untuk bisa diketahui publik.

"Mestinya harus e-Budgeting, kami terus mendorong ke sana. Tetapi, Pemkot belum merealisasikan. Karena publik berhak tahu, penggunaan dan segala macam penyerapan anggarannya," tutur Made.

Made mencontohkan saat ini DPRD hanya dapat membaca alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD secara global saja. Karena permintaan untuk memberikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak direspon oleh Pemkot Malang.

Baca juga: DPRD Malang Tolak Pembangunan Pusat Industri Kreatif, Ini Alasannya

"Kita minta RKA saja tidak diberikan. Hanya tahu secara global alokasi anggaran setiap OPD. Jika ada RKA kami bisa detil mengawasi penggunaan anggarannya. Makanya, pada usulan MCC (Malang Creative Center) senilai Rp 125 miliar, kita berikan catatan dengan harus melengkapi dokumen perencanannya. Jika tidak, maka proyek tersebut tidak bisa dilelang nanti," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Made mengungkapkan, DPRD Kota Malang periode 2019-2024 yang dipimpinnya saat ini, menginginkan adanya transparansi dalam setiap penggunaan anggaran oleh Pemkot Malang.

"Kami tidak ingin, seperti yang dulu-dulu. Dewan yang memiliki fungsi pengawasan, harus dimaksimalkan. Karena ini uang rakyat," tandasnya.




Simak juga video Disorot KPK Soal Rencana Ubah e-Budgeting, Anies: Spiritnya Transparansi:

[Gambas:Video 20detik]

(fat/iwd)