"Tol Laut ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Kalau dibilang program ini bisa menurunkan disparitas harga itu omong kosong. Tol Laut ini malah menyedot subsidi dari APBN. Jadi lebih baik Tol Laut ini ditutup saja," ujarnya seperti dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (1/11/2019).
Menurutnya, program unggulan Presiden Joko Widodo pada 2014 ini, dalam perjalanannya banyak terganjal berbagai kendala. Mulai dari konsepnya yang belum jelas hingga sinergitas antar lembaga yang langka ditemui.
Bambang yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019, sudah dari jauh-jauh hari menyatakan program ini tidak layak dijalankan. Sejak awal ia menilai banyak salah kaprah dalam perjalanannya. Barang-barang yang diangkut Tol Laut tidak pernah dikontrol dan akhirnya dilepas ke mekanisme pasar.
Ia menyampaikan, barang yang diangkut seharusnya merupakan 11 komoditas pokok. Namun pada kenyataannya Tol Laut turut mengangkut komoditas lainnya. Seperti barang elektronik dan sepeda.
"Ini yang seharusnya Pak Jokowi dan Pak Menko Maritim perlu turun ke bawah untuk mengecek langsung," tambahnya.
Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengeluhkan tidak optimalnya sasaran yang dicapai oleh Tol Laut. Ia menyatakan ada pihak swasta yang memonopoli Tol Laut. Sehingga tujuan yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan.
Bambang pun tidak sependapat dengan yang diungkapkan Presiden Jokowi. Menurutnya, selama ini justru pihak swasta malah tidak diberikan kesempatan yang besar. Program ini lebih didominasi oleh BUMN seperti PT Pelni.
"Apa yang dikatakan Pak Jokowi itu enggak benar, jadi Tol Laut ini memang lebih baik ditutup. Opsi untuk gantinya sudah ada 26 ribu kapal yang dioperasikan oleh kurang lebih 3 ribu perusahaan nasional untuk mengangkut barang lewat angkutan laut," tambahnya.
Biaya angkut transportasi laut hanya berpengaruh kecil terhadap harga komoditas yg diangkut, yang bisa mengakibatkan disparitas. Rata-rata hanya sekitar 3 persen.
"Misal, ongkos angkut satu kontainer Surabaya-Makassar hanya sekitar Rp 4 juta sedangkan bila diisi 20 ton beras rata-rata Rp 10 ribu, nilai komoditi Rp 200 juta berarti sekitar dua persen," pungkasnya.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini