UU Perkawinan Baru Dinilai akan Picu Banyaknya Sidang Isbat Nikah

Humas Pengadilan Agama (PA) Blitar Moh Fadli/Foto file: Erliana Riady

Blitar - UU Perkawinan baru tidak memperbolehkan menikah bagi mereka yang belum berusia 19 tahun. UU tersebut dinilai akan memicu banyaknya sidang isbat nikah karena akan banyak pernikahan yang tidak tercatat negara.

Sidang isbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama, agar pernikahan tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

Biasanya sidang ini digelar untuk pasangan yang pernikahannya belum dicatat negara. Atau bagi pasangan yang kehilangan buku nikah, menikah sebelum tahun 1974 dan pernikahan pada anak.

"Di Blitar ada tapi sedikit. Saya banyak menemui di wilayah tapal batas Jatim ya. Seperti Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo dan sekitarnya. Di sana anak umur 14 atau 15 sudah dinikahkan di depan ulama. Atau nikah siri," ujar Humas Pengadilan Agama (PA) Blitar Moh Fadli pada detikcom, Kamis (24/10/2019).

Namun karena nikah siri tidak diakui negara, lanjutnya, maka anak yang dinikahkan harus menunggu sampai usianya memasuki 19 tahun. Nikah siri di usia 14 tahun menurut Islam sudah diperbolehkan.

Namun berbeda dengan apa yang tertera di UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan. Pasangan yang belum berusia 19 tahun kini tidak bisa menikah.

Salah satu alasan merevisi batas usia pernikahan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu 'Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi'.

Budayawan Jatim Henry Nurcahyo mengakui, budaya pernikahan anak masih melekat bagi warga Madura dan Pendalungan, atau keturunan Madura yang menetap di Pulau Jawa. Bagi mereka, pernikahan anak punya banyak makna.

"Namun yang utama sebenarnya, menyelamatkan anak perempuan mereka dari pergaulan bebas. Dicangcang istilahe. Jadi aturan perkawinan yang baru ini gak ngefek bagi mereka. Karena ini sudah menjadi budaya dan sah dalam syariat agama," pungkasnya.