Utang BPJS Rp 2,7 Triliun, Khofifah Koordinasikan Dana Talangan ke Pusat

Gubernur Khofifah (Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)

Surabaya - Tunggakan utang BPJS yang tersebar di ratusan rumah sakit di Jawa Timur mencapai Rp 2,7 triliun. Utang ini telah memasuki jatuh tempo yang harus dibayar dalam waktu dua bulan.

"Kami sampaikan terkait kondisi utang BPJS di awal Oktober ini, yang mencapai Rp 2,7 triliun utang jatuh tempo yang mestinya harus dibayar. Umur utang itu lebih dari dua bulan, ini jalan di bulan ketiga," kata Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Handaryo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (9/10/2019).

Handaryo mengakui kondisi ini cukup mengganggu keuangan rumah sakit. Namun pihaknya berupaya menemui Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk bersama-sama mencari solusi hingga berkoordinasi ke pusat untuk dana talangan.

"Sebetulnya sangat krisis buat rumah sakit. Kalau tiga bulan tidak terbayarkan, biasanya kondisi cash flow-nya sangat terganggu. Kalau kondisi cash flow terganggu, pasti akan membuat situasi kondusif manajemen di dalam RS juga terganggu," papar Handaryo.

"Makanya kami sampaikan kepada Bu Gubernur bagaimana supaya mendorong pemerintah pusat, terutama melalui Kementerian Keuangan, supaya bisa segera mencairkan dana talangannya, untuk menutup. Supaya keterlambatan pembayaran atau cash flow rumah sakit ini bisa teratasi dengan cepat," imbuhnya.

Melihat hal ini, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Hal ini terkait pencairan dana talangan.

"Kami sudah mengkomunikasikan ini dengan Wamenkeu dua kali. Saat tugas ke Jakarta, saya sudah membawa data-data yang ada di rumah sakit di Jawa Timur berdasarkan BPJS. Harapan kami adalah dari suasana yang sekarang dihadapi rumah sakit yang membangun kerja sama dengan BPJS, ini kan ada yang 2 bulan, jadi mereka harus mendapatkan support yang sudah terverifikasi agar segera bisa terbayarkan," ujar Khofifah.

Selain itu, Khofifah mengatakan anggaran talangan tersebut memang sudah disiapkan. Tinggal menunggu keputusan dari presiden.

"Kami sudah mau komunikasikan dengan Pak Wamenkeu, ini anggarannya ada di Kementerian Keuangan, PMK-nya juga sudah siap, peraturan menterinya, tinggal menunggu perpresnya. Jadi ini menjadi penting untuk bisa memberikan rasa aman bahwa rumah sakit harus bisa tetap melayani pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya," tambah Khofifah.

"Insya Allah dari keterlambatan yang terjadi pada pembayaran di beberapa rumah sakit yang menjadi mitra BPJS ini akan bisa segera terealisasi," pungkasnya.