.webp)
"Kami mengimbau kepada semua komponen masyarakat atau komponen bangsa yang ada di Surabaya untuk bisa saling bisa menjaga diri, menjaga kelompoknya, menjaga komunitasnya untuk menghormati semua hasil pemilu yang sudah ada," kata kapolrestabes kepada detikcom usai menggelar hasil Operasi Sikat Semeru 2019, Rabu (9/10/2019).
"Kenapa demikian, karena kita adalah negara hukum yang patuh dan taan pada hukum," ujar mantan Kapolrestabes Medan, Sumatera Utara itu.
Kapolrestabes mengingatkan, kepada pihak-pihak yang masih tidak puas agar nantinya disesuaikan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Untuk itu, dia berpesan agar tidak memakai cara-cara yang melanggar hukum.
"Kalaupun ada hal-hal yang tidak puas atau hal-hal yang tidak pas dengan persepsi atau pemikirannya dengan kelompok-kelompok tertentu agar disesuikan dengan tidak melanggar hukum. Kita negara hukum dan kita menyelesaikan masalah dengan tidak melanggar hukum dan menjunjung tinggi budaya bangsa," tegasnya.
Ditanya apakah sudah ada izin atau pemberitahuan menggelar unjuk rasa menjelang pelantikan, dia mengaku belum menerima sama sekali. Baik itu yang datang dari elemen maayarakat atau mahasiswa di Kota Pahlawan.
"Sampai saat ini belum ada dan kita harapkan kita bisa jaga Jawa Timur dan khususnya untuk Surabaya," tukas perwira dengan tiga melati di pundaknya itu.
Meskipun belum ada pemberitahuan atau laporan, pihaknya mengaku tetap memantau berbagai potensi unjuk rasa menjelang pelantikan. Sebab, kemungkinan pengerahan massa baik yang pro dan kontra di Surabaya dinilai tetap bisa terjadi.
"Kalau kerawanan di Surabaya lebih cenderung pada aksi-aksi yang mendukung dan aksi yang menolak atau pro kontra. Nah, si pro dan kontra ini dikhawatirkan nanti akan ada benturan kalau nanti tidak dimediasikan atau tidak dijaga. Untuk itu mari sama-sama saling mau menjaga Surabaya atau Jatim pada umumnya," pungkasnya.
Tonton juga video Jelang Pelantikan Presiden, Puan Minta Jaga Ketertiban:
(fat/fat)
