Berdasarkan data di Pengadilan Agama (PA) Ponorogo, sejak Januari hingga September 2019 tercatat ada pengajuan perkara pernikahan sebanyak 1.777 perkara. Dari angka itu, sebanyak 471 merupakan perkara cerai talak yang diajukan suami. Dan sebanyak 1.162 perkara adalah cerai gugat yang diajukan istri.
"Masalahnya yang melatarbelakangi (cerai gugat) adalah karena faktor ekonomi," tutur Humas Pengadilan Agama Misnan Maulana, Rabu (9/10/2019).
"Terutama yang bekerja sebagai buruh migran ada sekitar 80 persen, sisanya 20 persen ada PNS dan umum," terang dia.
Rata-rata, lanjut Misnan, setiap bulan ada ratusan istri yang mengajukan cerai gugat. Angka ini konsisten dari bulan Januari hingga September 2019 ini.
"Sepanjang 9 bulan ini hanya ada sepertiga laki-laki yang mengajukan cerai talak," katanya.
Misnan menambahkan tingginya perceraian dari kalangan pekerja migran karena mereka punya dana besar untuk mengurus perkara perceraian. Walaupun posisinya berada di luar negeri.
"Para pekerja migran ini mampu membayar pengacara untuk mengurus perceraiannya sampai selesai," kata dia.
Padahal akibat perceraian, lanjut Misnan, banyak hal yang dikorbankan terutama kondisi psikologi anak. Anak yang menginginkan keutuhan kasih sayang kedua orang tua harus merasakan kehilangan kasih sayang salah satu pihak.
"Sebelum ada pekerja migran yang berangkat harus ada korelasi dengan keluarga, lurah atau tokoh masyarakat untuk tidak bercerai meski permasalahan ekonomi sudah teratasi," pungkas Misnan. (iwd/iwd)
