Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Blitar Dapat Anggaran 14 Miliar

Erliana Riady - detikNews
Selasa, 01 Okt 2019 11:25 WIB
Foto: Erliana Riady
Blitar - Untuk pengawasan pelaksanaan pilkada serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Blitar mendapat anggaran sebanyak Rp 14.049.425.000. Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding Pilbup 2015 sesuai rasionalisasi kebutuhan komponen pilkada tahun depan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahuddin menyatakan, pihaknya telah beberapa kali melakukan pembahasan soal anggaran ini dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar.

"Usulan dalam proposal kami berbeda jauh dengan Pilbup 2015. Sesuai kesepakatan dengan TAPD setelah melakukan pembahasan beberapa kali, untuk Pilkada 2020 kami mendapat anggaran Rp 14.049.425.000," kata Hakam usai penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Blitar, Selasa (1/10/2019).

Angka ini, lanjut dia, naik dua kali lipat dibandingkan pelaksanaan Pilbup 2015 sebanyak Rp 7,2 miliar. Saat itu, semua anggaran pengawasan Pilbup 2015 tidak semua terserap, sebelum ada putusan MK terhadap pasangan tunggal.

"Nah untuk pilkada tahun depan ini, kemungkinan petahana akan maju kembali. Sehingga potensi kerawanan cukup tinggi dan tentu berimbas pada naiknya biaya pada komponen pengawasan," ungkapnya.


Tak hanya soal itu. Hakam juga menyebut, ada tiga komponen lain yang membuat anggaran pengawasan pilkada serentak naik. Di antaranya, komponen lembaga ad hock pengawas TPS. Komponen ini tidak ada dalam Pilbup 2015.

"Pengawas ad hock sebanyak 2078 orang. Dengan rincian Panwascam sebanyak 66. Ada tiga personil tiap kecamatan. Dan sebanyak 248 pengawas desa," rincinya.

Lalu ada komponen pemberian jaminan keselamatan kerja. Bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan. Hal ini mengacu dari pelaksanaan Pemilu 2019 banyak penyelenggara yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.

"Ini menyesuaikan masa kerjanya ya. Karena ad hock, jadi untuk Panwascam itu selama 12 bulan dan PPL selama 8 bulan. Masa kerjanya lebih lama dibanding Pilbup 2015 yang hanya sembilan bulan," imbuhnya.

Dan komponen ketiga, sosialisasi. Bawaslu Kabupaten Blitar akan meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020.

"Partisipatif masyarakat menjadi kunci dalam pengawasan," pungkasnya. (fat/fat)