detikNews
Jumat 27 September 2019, 21:31 WIB

Mahasiswa Unair Sesalkan BEM SI Tolak Temui Jokowi

Amir Baihaqi - detikNews
Mahasiswa Unair Sesalkan BEM SI Tolak Temui Jokowi Foto: Istimewa
Surabaya - Niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dan berdialog dengan mahasiswa bertepuk sebelah tangan. Sebabnya, undangan pertemuan dari Jokowi ditolak mentah-mentah oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Menanggapi penolakan itu, BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyesalkan sikap BEM SI. Karena undangan dialog tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan dinilai dapat mempercepat tuntutan mahasiswa.

"Kami menyesalkan sikap kawan-kawan BEM SI tersebut. Karena semestinya bertemu dengan Presiden Jokowi bisa membuat kawan-kawan mahasiswa langsung menyampaikan aspirasi secara terperinci, tanpa sekat dan tanpa pihak perantara," kata Ketua BEM Unair Agung Tri Putra saat dihubungi detikcom, Jumat (27/9/2019).

Menurut Agung, selain menuntut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), pada dasarnya tuntutan seluruh mahasiswa yang telah turun ke jalan hampir sama semua, yakni menuntut pembatalan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai penuh dengan poin-poin kontroversial. Untuk itu, ia merasa heran dengan penolakan itu.


"Gol kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia ini sebenarnya kan sudah jelas, mulai soal pembatalah RKUHP, pengesahan RUU PKS, tuntutan dikeluarkannya Perppu KPK, penanganan kebakaran hutan, penyelesaian permasalahan di Papua, dan beberapa hal lainnya yang sudah kita suarakan bersama. Terus kalau tidak mau bertemu Jokowi, bagaimana maksudnya? Baru setelah tidak ada hasil seusai dialog dengan Presiden, kita turun lagi dan rapatkan barisan," terang Agung.

"Kasihan kami di daerah, kawan-kawan di daerah yang sudah berjuang, eh kawan-kawan BEM SI malah bermanuver tidak mau menyampaikan tuntutan langsung ke Jokowi," tambah Agung.

Dikatakan Agung, jika memang BEM SI bersikap menolak pertemuan dialog dengan Jokowi, maka sebaliknya, pihaknya mengaku siap berdialog dengan siapa saja, tak terkecuali dengan presiden. Tawaran itu disampaikan, sebab, selain menyampaikan aspirasi di jalanan, dialog juga merupakan tradisi intelektual yang melekat pada mahasiswa.

"BEM Unair siap berdialog dengan siapapun termasuk presiden, karena dialog adalah ciri insan kampus untuk instrumen kita berdialektika dengan segera mengutarakan tuntutan," tutur mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HI) Fisip Unair itu.

Meski siap berdialog dengan presiden, lanjut Agung, pihaknya juga akan mengajukan dua syarat. Pertama yakni presiden mau terbuka mendengarkan agenda aksi yang telah diperjuangkan mahasiswa selama ini dan kedua, menjamin ada solusi dari tuntutan para mahasiswa.

"Syarat dialog cuma dua, yaitu BEM Unair minta presiden terbuka mendengarkan masukan agenda aksi mahasiswa dan bisa segera ditemukan jalan keluar," lanjut Agung.

Agung mengimbau kepada para mahasiswa di seluruh Indonesia agar tetap fokus pada tuntutan utama yakni penerbitan Perppu untuk menyelamatkan KPK dari pelemahan. Ia juga berharap momen aksi #SurabayaMenggugat yang diikuti puluhan ribu mahasiswa pada Kamis (26/9) kemarin mampu dijadikan contoh bagi aksi-aksi di berbagai daerah yang tetap mengedepankan kepentingan publik tanpa anarki.

"Kawan-kawan saya harap tetap fokus, dengan tuntutan wujudkan perppu untuk menganulir UU KPK, RKUHP, segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penuntasan masalah Papua dan sebagainya," imbaunya.


"Di Surabaya ada lebih dari 20.000 massa, tapi tak satu pun taman yang rusak, tak ada bakar-bakar, kebersihan terjaga. Maka kawan-kawan mahasiswa harus merapatkan barisan. Jangan sampai ada kekerasan dan penyusup, karena itu justru akan melemahkan fokus kita memperjuangkan tuntutan," tutup Agung.

Seperti diberitakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah merespons niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para mahasiswa. BEM SI menolak bertemu dengan Jokowi kecuali syarat-syarat pertemuan yang mereka tuntut dipenuhi Jokowi.

"Untuk hari ini, tentu kita dengan tegas menolak," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiyansyah, kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).

Adapun prasyarat-prasyarat yang BEM SI terbitkan pada Jumat (26/9) tadi malam, yakni pertama, dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan langsung oleh stasiun televisi. Kedua, Jokowi menyikapi tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam 'Maklumat Tuntaskan Reformasi' secara tegas dan tuntas.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com