.webp)
Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi berjalan kaki dari kantor Pemkab Tulungagung menuju alun-alun setempat. Mereka membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan.
Beberapa tulisan yang terbentang di antaranya 'RUU Maju Indonesia Lucu', 'Ku Tinggalkan Magang Demi KPK Tersayang', 'DPR 404 Not Found dan 'Jangan Matikan Keadilan Matikan Saja Mantanku'.
Dalam orasinya mahasiswa meminta DPRD Tulungagung menyalurkan sejumlah aspirasi Aliansi Mahasiswa Tulungagung kepada DPR RI selaku pembuat Undang-undang. Beberapa tuntutan mahasiswa antara lain pembatalan RKUHP dan dan RUU Pertanahan. Sebab dalam draf tersebut terdapat sejumlah pasal kontroversial yang dinilai mencederai rasa keadilan.
"DPR dengarkan suara kami," teriak salah seorang orator, Kamis (26/9/2019).
Salah seorang perwakilan mahasiswa Awaludin Arifatullah mengatakan, jika DPR tetap ngotot melakukan revisi KUHP, pihaknya meminta sejumlah pasal-pasal kontroversial untuk dihapus.
"Kami menolak RKUHP pasal 218, 219, 252, 278, 432. Kami minta penguatan RKUHP pasal 604. Kalau tidak dihapus pasal-pasal itu maka kembali saja ke KUHP yang lama. Kami juga menolak pasal 26, 91, 95 dalam RUU Pertanahan," kata Awaludin.
Selain itu, pihaknya juga menolak berbagai upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama melalui revisi Undang-undang KPK. Ia menyebut salah satu upaya pelemahan KPK adalah dengan adanya dewan pengawas.
"Dewan pengawas itu diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh DPR, apakah ini nanti bisa menjamin dewan pengawas akan berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Terkait RUU KPK tersebut para mahasiswa Tulungagung meminta presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk membatalkan UU KPK. Selanjutnya dilakukan pembahasan ulang pada periode berikutnya.
Isu lain yang ikut disuarakan mahasiswa adalah penyelesaian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, serta kasus penuntasan konflik Papua.
Selain isu nasional, pihaknya juga membawa salah satu isu lokal di Tulungagung yang sempat ramai beberapa bulan lalu. Yakni dugaan pembalakan kayu sonokeling di ruas jalan nasional.
"Pak Kapolres yang baru, kami minta kasus sonokeling diusut sampai tuntas, kasus ini sudah sejak lama pelakunya tidak ditemukan," imbuhnya.
Pihaknya curiga, mandeknya kasus sonokeling itu diduga karena adanya oknum di internal kepolisian yang terlibat. "Ini dibiarkan, nanti jangan-jangan ada oknum dari dalam Polres Tulungagung yang melakukannya," jelasnya.
Setelah tiga jam menggelar demo, akhirnya mereka ditemui oleh kandidat Ketua DPRD Tulungagung Marsono dan beberapa anggota dewan lain. Politikus PDIP itu menyambut baik aksi mahasiswa Tulungagung, karena dilakukan dengan tertib dan kondusif. Ia berdiri di atas panggung orasi mahasiswa dan menanggapi sejumlah tuntutan yang diajukan pendemo.
Marsono juga menandatangani lembar tuntutan yang diajukan mahasiswa. Di atas kendaraan dengan didampingi sosok pocong sebagai simbol matinya DPR RI.
"Menerima aspirasi semacam ini adalah tugas kami selalu anggota DPRD, ini adalah bagian dari demokrasi, selama dilakukan dengan cara yang tertib," kata Marsono.
Pihaknya mengaku akan melakukan pembahasan terkait tuntutan Aliansi Mahasiswa Tulungagung di internal DPRD. Yang kemudian akan disampaikan ke DPR RI.
Halaman 2 dari 3
