Petani Datangi DPRD Lamongan Tuntut Proteksi Obyek dan Subyek Pertanian

Lamongan - Mahasiswa di sejumlah wilayah Indonesia menuntut agar RUU KUHP, RUU Pertanahan dan UU KPK dibatalkan. Giliran 300 petani di Lamongan juga melakukan aksi di depan Gedung DPRD menuntut proteksi objek dan subjek pertanian.

Mereka memulai aksinya dari Alun-Alun Lamongan, lalu bergerak menuju Gedung DPRD setempat. Para petani ini membentangkan spanduk dan berbaris rapi menunggu Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur untuk menemuinya. Beberapa tuntutan para petani di antaranya terwujudnya kegiatan peringatan hari tani.

"Kami juga menuntut kepada pemerintah Kabupaten Lamongan agar memberikan proteksi terhadap objek dan subjek pertanian di Lamongan," kata salah seorang petani dari Kecamatan Sukodadi, Mat Supi'i di lokasi, Selasa (24/9/2019).

Supi'i mengatakan tuntutan lainnya yang digaungkan tersedianya anggaran pengendalian hama terpadu yang tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat mutu dan adanya proteksi jual hasil produksi pertanian.

Baca juga: Pengesahan RUU KUHP Ditunda, Wiranto: Demo Sudah Tidak Relevan

"Selain itu juga ada perlindungan lahan produktif dari industrialisasi. Adanya biaya santunan terhadap petani yang terkontaminasi hingga petani yang meninggal akibat pestisida atau yang terkena jebakan hama," tandas petani.

Sementara Perwakilan Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur yaitu dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) ini juga ikut meneriakkan pekik 'Hidup Petani'.

"Saya sudah mendengar apa yang sudah menjadi keluhan dan tuntutan para petani. Makanya saya hadirkan dinas terkait sehingga semua yang menjadi keinginan para petani bisa langsung didengar," ungkapnya.

Usai pertemuan di pelataran gedung dewan, sejumlah perwakilan diminta masuk ke kantor dewan dan berdiskusi serta mediasi. Usai menyampaikan aspirasi, para petani ini membubarkan diri dengan kawalan dari petugas kepolisian. (fat/fat)