detikNews
Senin 23 September 2019, 13:29 WIB

Listrik Hanya Nyala 6 Jam, Warga Masalembu Ngadu ke DPRD Jatim

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Listrik Hanya Nyala 6 Jam, Warga Masalembu Ngadu ke DPRD Jatim Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Kuswanto (Deny Prastyo Utomo/detikcom)
Surabaya - Warga Kepulauan Masalembu, Sumenep, Madura, mengadu ke DPRD Jatim. Enam warga mengadu soal listrik yang hanya menyala 6 jam sehari di pulau tersebut.

Salah satu perwakilan mahasiswa dari Masalembu, Hasan Basri, mengatakan warga Masalembu juga ingin mendapatkan hak yang layak sebagai warga negara, salah satunya tentang suplai listrik.

"Hari ini kami bersama-sama menyatakan sikap ke DPRD Provinsi meminta agar, sesuai dengan amanat undang-undang, masyarakat punya hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak, salah satunya kebutuhan PLN itu sendiri. Karena listrik di Masalembu sangat sulit didapatkan. Karena PLN (listrik) sudah menjadi kebutuhan primer di Masalembu. Baik dari sektor pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya sangat menunjang. Artinya, kalau listrik tidak terpenuhi, akibatnya masyarakat dirugikan. Karena itu hak dasar di Masalembu," kata Hasan kepada wartawan di DPRD Jatim, Senin (23/9/2019).

Hasan menambahkan warga Masalembu berharap suplai listrik bisa merata, sehingga listrik selalu ada dan tidak hanya menyala selama enam jam sehari.

"Harapan kami, setelah ketemu dengan anggota Dewan provinsi ini, semoga kebijakan yang diambil bisa mengakomodasi sehingga listrik bisa mengalir ke wilayah desa dengan baik," ungkap Hasan.


Sementara itu, Koordinator Asosiasi Masyarakat Masalembu Pelanggan PLTD (AMMP-PLTD) Kecamatan Masalembu Burhanuddin mengatakan aliran listrik di Masalembu saat ini ditopang oleh pembangkit tenaga diesel.

"Suplai listrik dari pembangkit diesel hanya bisa digunakan enam jam, mulai pukul 18.00 hingga 23.00 WIB, dimaksimalkan pada malam hari," kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan Kecamatan Maselembu mempunyai empat desa, yakni Desa Suka Jeruk dan Desa Masa Lima, yang berada di Pulau Masalembu yang teraliri, namun tidak merata. Sedangkan di Desa Karamian dan Masa Kambing belum terpenuhi.

"Dari 7.000 rumah penduduk, hanya 600 rumah yang tersuplai listrik. Sedangkan dari data tahun 2017 tercatat ada 25 ribu penduduk," kata Burhanuddin.

Sedangkan perwakilan anggota DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Kuswanto mengatakan terkait hak-hak dasar masyarakat berbangsa, yaitu listrik, pihaknya berjanji akan mencarikan solusi yang terbaik.

"Sampai sekarang 75 tahun kita merdeka, ternyata mereka belum bisa menikmati listrik secara bebas dan secara penuh, yang ada mereka hanya bisa menikmati listrik kurang dari enam jam. Dan itu pun hanya 600 rumah dari sejumlah rumah yang ada di Masalembu yang terdiri dari dua desa. Tentunya kami akan mencarikan solusi terbaik dengan kondisi dan hambatan yang ada," kata Kuswanto.


Kuswanto menyebutkan solusi listrik untuk wilayah kepulauan adalah penggunaan energi terbarukan dan tidak mengandalkan pembangkit listrik di Jawa dan Bali.

"Ini butuh perhatian serius. Pertama kita akan berkoordinasi dengan pemkab setempat. Kalau melihat daerah kepulauan, pembangkit energi surya merupakan solusi. Ini harus kita bicarakan, kami carikan solusi. Sumber dana banyak lewat ABPD, lewat CRS dan sebagainya," jelas Kuswanto.

Kuswanto menyampaikan problem listrik bukan hanya terjadi di Masalembu. Namun di kepulauan sekitar Pulau Madura punya problem yang sama.

"Masalembu ini sudah mendesak kebutuhannya, karena jumlah penduduknya yang banyak," tandas Kuswanto.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com