2019/09/21 14:22:50 WIB
KPU dan Bawaslu Banyuwangi Galau Karena Minimnya Anggaran Pilbup 2020
Halaman 1 dari 3
Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni/Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi -
KPU dan Bawaslu Banyuwangi sedang dilanda kecemasan. Mereka cemas karena minimnya anggaran untuk Pilbup 2020.
"Dari Rp 109 miliar, hanya disetujui sebesar Rp 58 miliar saja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banyuwangi," kata Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni, Sabtu (21/9/2019).
Sebelumnya, KPU telah merampungkan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah Rp 77 miliar. Hingga akhirnya setelah dilakukan perumusan ulang dan sejumlah penyesuaian, anggaran Pilbup 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari Rp 77 miliar melonjak naik hingga menyentuh angka Rp 109 miliar.
Penambahan anggaran ini, lanjut Anggreini, dikarenakan adanya penyesuaian honor ad-hoc dari tingkat PPK hingga KPPS. Dari situ, saat ini KPU RI tengah mengajukan tambahan anggaran untuk panitia ad-hoc di Kementerian Keuangan. Atas hal tersebut KPU RI kemudian menginstruksikan agar KPU di daerah melakukan penyesuaian setiap poin perumusan anggaran.
"Setelah dilakukan penyesuaian, anggaran untuk honor ad-hoc akhirnya membengkak menjadi Rp 56 miliar dari sebelumnya hanya Rp 20 miliar," katanya.
Hanya saja, lanjut Anggraeni, tim anggaran Pemkab Banyuwangi justru memangkas anggaran Pilbup 2020 hampir separuh dari kebutuhan. "Kita sudah mengusulkan ke Pemkab, tapi berdasarkan informasi dari TAPD, anggaran yang disetujui hanya Rp 58 miliar saja," katanya.
"Dari Rp 109 miliar, hanya disetujui sebesar Rp 58 miliar saja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banyuwangi," kata Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni, Sabtu (21/9/2019).
Sebelumnya, KPU telah merampungkan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah Rp 77 miliar. Hingga akhirnya setelah dilakukan perumusan ulang dan sejumlah penyesuaian, anggaran Pilbup 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan. Dari Rp 77 miliar melonjak naik hingga menyentuh angka Rp 109 miliar.
Penambahan anggaran ini, lanjut Anggreini, dikarenakan adanya penyesuaian honor ad-hoc dari tingkat PPK hingga KPPS. Dari situ, saat ini KPU RI tengah mengajukan tambahan anggaran untuk panitia ad-hoc di Kementerian Keuangan. Atas hal tersebut KPU RI kemudian menginstruksikan agar KPU di daerah melakukan penyesuaian setiap poin perumusan anggaran.
"Setelah dilakukan penyesuaian, anggaran untuk honor ad-hoc akhirnya membengkak menjadi Rp 56 miliar dari sebelumnya hanya Rp 20 miliar," katanya.
Hanya saja, lanjut Anggraeni, tim anggaran Pemkab Banyuwangi justru memangkas anggaran Pilbup 2020 hampir separuh dari kebutuhan. "Kita sudah mengusulkan ke Pemkab, tapi berdasarkan informasi dari TAPD, anggaran yang disetujui hanya Rp 58 miliar saja," katanya.
