Bupati Tulungagung Surati Kementan soal Distribusi Pupuk Subsidi yang Diblokir

Bupati Tulungagung Surati Kementan soal Distribusi Pupuk Subsidi yang Diblokir

Adhar Muttaqin - detikNews
Rabu, 18 Sep 2019 18:19 WIB
Bupati Tulungagung Martoyo Birowo (Adhar Muttaqin/detikcom)
Bupati Tulungagung Martoyo Birowo (Adhar Muttaqin/detikcom)
Tulungagung - Pemkab Tulungagung masih melakukan berbagai langkah guna membuka blokir distribusi pupuk bersubsidi terhadap ribuan petani di Kecamatan Tanggunggunung.

Bupati Tulungagung Martoyo Birowo mengatakan pihaknya telah mengirim surat berisi permohonan pembukaan blokir pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian. Diharapkan surat itu segera ditindaklanjuti agar masyarakat bisa bercocok tanam.

"Intinya, dalam surat itu kami minta blokir dicabut. Janganlah melakukan pemblokiran terhadap daerah agraris seperti Tulungagung ini, karena nanti yang dirugikan adalah masyarakat," kata Maryoto, Rabu (18/9/2019).

Sebab, pupuk merupakan sarana utama bagi para petani untuk meningkatkan hasil panen. Terlebih sepertiga tanaman jagung di Tulungagung berasal dari Kecamatan Tanggunggunung.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi terpisah, Dinas Pertanian Tulungagung mengaku hingga kini distribusi pupuk bersubsidi satu kecamatan masih dalam status blokir.


"Sampai saat ini masih diblokir. Kemarin berdasarkan informasi dari Bu Kepala Dinas, persoalan ini semuanya bersumber dari Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang)," ujar Kasi Pupuk Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Tulungagung Tri Widyono Agus Basuki, Rabu (18/9/2019).

Sebab, dari 8.078 hektare lahan di Tanggunggunung, 375 hektare di antaranya tidak diakui keberadaannya lantaran tidak memiliki data yang jelas. Terkait hal itu, Dinas Pertanian Tulungagung telah menyurati kantor ATR/BPN setempat untuk melakukan pengukuran ulang di wilayah Kecamatan Tanggunggunung, sehingga didapatkan data riil yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Harapannya, dengan data yang jelas, blokir bisa dibuka. Sebab, yang menjadi persoalan hingga akhirnya muncul pemblokiran adalah tidak adanya data baku luas lahan sawah di Tanggunggunung," ujarnya.

Namun, apabila upaya koordinasi dengan ATR/BPN Tulungagung tidak membuahkan hasil, dinas pertanian agar akan langsung menemui Menteri Pertanian.

Tri Widyono menambahkan dampak pemblokiran pupuk subsidi di Tanggunggunung sejak Juni yang lalu, ribuan petani terancam tidak bisa bercocok tanam pada musim hujan yang akan datang. Padahal wilayah tersebut menjadi salah satu lumbung jagung di Tulungagung.

"Seperti kita ketahui perbedaan harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi cukup jauh. Untuk subsidi sekitar Rp 90 ribu, sedangkan nonsubsidi mencapai Rp 300 ribu per sak. Kalau petani kecil harus pakai nonsubsidi semua, tentu tidak mampu," jelasnya.


Simak juga video "Tikus Merebak, Petani dan TNI di Tulungagung Gelar Gropyokan":

[Gambas:Video 20detik]

(fat/fat)