detikNews
Selasa 17 September 2019, 16:59 WIB

Pemkot Surabaya Minta Evaluasi Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Amir Baihaqi - detikNews
Pemkot Surabaya Minta Evaluasi Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Pemkot Surabaya (Amir Baihaqi/detikcom)
Surabaya - Pemkot Surabaya mengusulkan proporsi bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dievaluasi. Sebab, selama ini bagi hasil pajak sebesar 70 persen untuk provinsi.

Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Pemkot Surabaya Anang Kurniawan mengatakan usulan itu didasarkan pada pertimbangan risiko yang diterima oleh pemkot. Karena seluruh pemeliharaan jalan dan pengadaan rambu-rambu lalu lintas selama ini dibebankan kepada pemkot semata.

"Kalau kita kan mempertimbangkan risiko yang diterima oleh Pemkot Surabaya. Jadi dengan volume kendaraan yang dari luar kota, sedangkan Kota Surabaya harus memelihara jalan, kemudian melengkapi sarana dan prasarana rambu-tentunya, kan memerlukan dana yang cukup," kata Anang kepada detikcom di kantor Humas Pemkot Surabaya, Selasa (17/9/2019).

"Jadi cukup wajar kalau pemerintah kota mengharapkan evaluasi proporsionalitas bagi hasil tersebut. Selama ini 30-70 persen, 30 untuk pemkot, dan 70 untuk pemprov," tambah Anang.


Lalu berapa 30 persen yang didapat pemkot selama ini? Anang mengaku nilai nominal yang didapat pemkot selama ini hanya Rp 300 miliar dari Rp 700 miliar yang didapat pemprov.

"Tahun ini sekitar Rp 300 miliar dari Rp 1 triliun, Rp 700 miliar masuk pemprov. Jadi kami langsung mendapat bagi hasilnya," jelas Anang.

Menurut Anang, usulan proporsional bagi hasil pajak sudah diajukan sejak 2017. Dan usulan itu tidak hanya datang dari Pemkot Surabaya, tapi juga seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia.

"Sudah lama sekali, sejak 2017, itu tidak hanya Pemkot Surabaya, tapi kota dan kabupaten se-Indonesia juga mengharapkan itu. Karena dalam UU 28 Tahun 2009 masih berlaku," terangnya.


Anang melanjutkan isu revisi UU 28 Tahun 2009 sudah menjadi topik utama setiap kali pembahasan revisi UU. Namun sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan.

"Saya yakin itu akan menjadi bahan pada saat pembahasan revisi UU 28 yang saya selalu mengikuti setiap tahun itu selalu masuk dalam pembahasan. Tetapi sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan," tandas Anang.


Simak juga video "Enggan Bayar Pajak, Bos Warung Bakso Ngamuk Saat Didatangi Petugas":

[Gambas:Video 20detik]


(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com