detikNews
Jumat 13 September 2019, 17:09 WIB

KPPU Putuskan Bersalah Terlapor Proyek Paket Pekerjaan Jalan di Kediri

Amir Baihaqi - detikNews
KPPU Putuskan Bersalah Terlapor Proyek Paket Pekerjaan Jalan di Kediri Foto: Amir Baihaqi
Surabaya - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang pembacaan putusan. Kali ini KPPU membacakan dua perkara dugaan pelanggaran pasal 22 UU No 5 tahun 1999.

Pada pasal Pasal 22 disebutkan Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dua perkara itu yakni pertama, perkara 21 terkait pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 583207) dan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.

Sedangkan perkara kedua adalah perkara nomor 22 terkait lelang paket pekerjaan peningkatan jalan rigid pavement ruas Wates-Plosoklaten (kode lelang 620207) Pada Dinas Pekerjaan Umum sumber dana alokasi khusus insfrastruktur publik daerah (DAK IPD) bidang jalan tahun anggaran 2016.


Dalam sidang tersebut, dua Ketua Majelis Komisi membacakan masing-masing perkara yakni Kurnia Toha membacakan perkara 21, Chandra Setiawan membacakan perkara 22 dan Harry Agustanto sebagai anggota komisi. Hadir dalam sidang tersebut delapan terlapor pada perkara 21 serta tujuh terlapor pada perkara 22 yang terdiri dari perseorangan dan instansi perusahaan.

Pada pembacaan putusan perkara 21, Majelis komisi KPPU menyatakan dua di antara delapan terlapor tidak bersalah. Sedangkan enam terlapor dinyatakan bersalah serta dijatuhi denda dan sanksi yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing.

"Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata Ketua Majelis Komisi Kurnia Toha seperti dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (13/9/2019).

"Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," lanjutnya.


Sama pada perkara 22, pembacaan putusan, Majelis komisi KPPU juga menyatakan dua terlapor tidak bersalah dan lima terlapor lainnya dinyatakan bersalah. Berbeda dengan perkara 21 ada delapan terlapor, maka di perkara 22 ada tujuh terlapor.

Adapun para terlapor perkara 21 ada 8 terlapor dan perkara 22 terdapat 7 terlapor. Seluruh terlapor dua perkara itu yakni:

1. Supriyanta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri sebagai Terlapor I
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai Terlapor II
3. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III
4. PT Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV
5. PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V
6. PT Ratna sebagai Terlapor VI
7. PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VII dan
8. PT Jala Bumi Megah sebagai Terlapor VIII.

1. Supriyanta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten sebagai terlapor I
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten sebagai Terlapor II
3. PT Kediri Putra sebagai Terlapor III
4. PT Ayem Mulya Abadi sebagai Terlapor IV
5. PT Ayem Mulya Aspalmix sebagai Terlapor V
6. PT Ratna sebagai Terlapor VI dan
7. PT Gorga Marga Mandiri sebagai Terlapor VII.


Simak juga video "KPPU Akan Panggil Menteri BUMN Soal Rangkap Jabatan Direksi" :

[Gambas:Video 20detik]


(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com