detikNews
Kamis 22 Agustus 2019, 18:30 WIB

Belum Ada Bupati Malang Definitif, Kursi Wakil Bupati Terancam Kosong

Muhammad Aminudin - detikNews
Belum Ada Bupati Malang Definitif, Kursi Wakil Bupati Terancam Kosong Foto file: Muhammad Aminudin
Malang - Lambannya penetapan Bupati Malang definitif mengancam kekosongan posisi wakil bupati. Karena masa jabatan Plt Bupati Sanusi kurang dari 1,5 tahun. Kondisi ini tentunya membawa kerugian bagi partai pengusung.

Sebelumnya, Pilbup Malang digelar 2015 lalu, dimenangkan oleh pasangan Rendra Kresna-Sanusi yang diusung oleh Partai NasDem, PKB, dan Golkar. Rendra dinon aktifkan sebagai Bupati Malang, karena tersangkut kasus hukum.

Sanusi menjadi pendamping Rendra memimpin Pemkab Malang akhirnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Malang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melantik Sanusi sebagai Bupati definitif.

Pasca kasus yang menjerat Rendra memiliki keputusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan. Surat yang dikirim pada 2 Juli 2019 lalu itu, sampai kini belum mendapatkan respon Kemendagri.

"Jika menghitung sejak mulai dilantik. Maka masa jabatan telah melebihi 1,5 tahun. Jadi sesuai undang-undang, kursi wakil bupati tidak bisa diisi atau kosong. Sampai masa kepemimpinan habis pada 17 Febuari 2021 nanti," terang Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Malang Choirul Anam dihubungi detikcom, Kamis (22/8/2019).


Dia mengatakan, batas maksimal pengajuan Wakil Bupati Malang pada 17 Agustus 2019 lalu. Jika sebelum itu, Bupati Malang definitif bisa dilantik. Maka, ada kesempatan untuk mengajukan nama Wakil Bupati ke DPRD.

"Batas waktunya 17 Agustus kemarin. Jadi ini sudah berlalu. Otomatis, posisi wakil bupati tidak dapat diisi atau kosong, sampai masa kepemimpinan Pak Sanusi habis," katanya.

Sebagai partai pengusung, Anam enggan mengatakan dirugikan atas kondisi ini. Pihaknya lebih memilih aktif berkoordinasi dengan DPW dan DPP Partai NasDem untuk mencari jalan keluarnya.

"Kondisi begini, tidak bisa mengatakan untung rugi. Kita juga tidak tahu, alasan mengapa bupati definitif belum dilakukan pelantikan. Karena itu, kita terus berkoordinasi dengan DPW dan DPP, untuk bagaimana menjalankan partai kedepan," tutur pria berkaca mata ini.

Namun dia mengaku, terus menggalang komunikasi dengan partai pengusung lain, yakni Golkar dan PKB. Setelah peluang mengajukan wakil bupati gagal karena batas waktu. "Dengan parpol pengusung, kita intens berkomunikasi. Untuk mencari solusi terbaik," akunya.


Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko menyatakan, peluang untuk pengajuan nama wakil bupati baru sangat tidak memungkinkan. Karena aturan yang berlaku memberikan batasan waktu, yakni kurang dari 18 bulan atau 1,5 tahun.

"Bila dihitung bisa batasnya 1 September nanti, waktunya tidak akan cukup. Karena anggota DPRD periode 2019-2023 baru dilantik akhir bulan nanti. Dan DPRD harus membuat tatib dan alat kelengkapannya. Sepertinya tidak bisa," ujar politisi PDIP ini.

Menurut dia, pengajuan nama wakil bupati maksimal adalah dua orang. Yang diberikan oleh parpol pengusung dari pemenang Pilkada 2015 lalu.

"Pengajuan nama 2 orang, untuk wakil bupati kepada DPRD. Yang berhak mengajukan adalah parpol pengusung," ungkap Sasongko.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com