Sanusi, yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Malang, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang setelah kasus hukum yang menjerat Rendra Kresna berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Sebagaimana diatur UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penunjukan bupati definitif menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri, sementara untuk pelantikannya bisa dilakukan oleh gubernur.
"Surat pengajuan penetapan Bupati Malang definitif sudah dikirim Gubernur Jatim kepada Kemendagri pada 2 Juli lalu. Tapi sampai sekarang belum ada balasan," ungkap Sasongko kepada detikcom, Rabu (21/8/2019).
Sasongko mengaku pengiriman surat penetapan Bupati Malang definitif dilakukan berdasarkan keputusan tetap atas perkara hukum yang menjerat Bupati nonaktif Rendra Kresna.
"Surat gubernur dikirimkan, setelah ada inkrah dalam status hukum Bupati nonaktif (Rendra Kresna) sebelumnya," ujar politikus PDIP ini.
Menurut dia, penetapan definitif bagi jabatan bupati tentunya sangat penting untuk memaksimalkan jalannya roda Pemkab Malang.
"Jika masih berstatus Plt, kebijakan-kebijakan strategis tidak bisa dijalankan meskipun saat ini kepemimpinan bisa dilakukan seperti biasa," tutur Sasongko.
Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri tertanggal 2 Juli 2019. Surat yang ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu berisi upaya tindak lanjut Kemendagri atas status perkara Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna yang telah mendapatkan ketetapan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.
Berdasarkan Surat Kemendagri No 131.35-595 Tahun 2016 dan Nomor 132.35-596 dengan tahun yang sama (2016), Rendra Kresna dan Sanusi diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2016-2021. (fat/fat)
